TIMES JATIM, MALANG – Anggota DPR RI Komisi XIII, Ahmad Basarah, menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Agar keberadaan lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bergantung pada kebijakan presiden yang sedang berkuasa.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat Kota Malang yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kampus STIE Malangkucecwara (ABM) Malang, Jumat (17/10/2025).

Ahmad Basarah menjelaskan, saat ini BPIP hanya berpayung hukum Peraturan Presiden, sehingga keberadaannya masih sangat rentan terhadap perubahan politik.

“Kalau payung hukumnya hanya peraturan presiden, maka jika presiden berikutnya tidak berselera terhadap lembaga pembina ideologi bangsa, BPIP bisa saja dibubarkan,” ujar Basarah.

Dia mencontohkan, hal serupa pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Di masa Presiden Soekarno, ada Badan Pembina Jiwa Revolusi yang kemudian dibubarkan oleh Presiden Soeharto. Lalu Soeharto membentuk BP7 yang dikenal dengan program penataran P4. Namun, setelah Soeharto lengser, BP7 pun dibubarkan oleh Presiden B.J. Habibie.

“Setelah BP7 dibubarkan pada 1999, selama 18 tahun tidak ada lembaga negara yang secara resmi membina ideologi bangsa. Hingga akhirnya pada 2017 Presiden Jokowi membentuk UKPPIP yang kemudian menjadi BPIP,” jelas Basarah.

Ketiadaan lembaga pembinaan ideologi dalam rentang waktu itu, kata Basarah, turut memunculkan tumbuh suburnya paham radikalisme di Indonesia. Ia mengutip hasil survei lembaga Alvara yang menunjukkan bahwa 36% mahasiswa kampus Islam setuju dengan gagasan negara khilafah, serta survei UIN Syarif Hidayatullah yang menemukan 33% guru mendukung ajaran perang demi negara agama.

“Itu adalah buah dari tidak hadirnya negara dalam membangun mental ideologi bangsanya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Basarah menyebut RUU BPIP kini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Ia berharap, tahun depan rancangan undang-undang tersebut bisa segera disahkan.

“Kami mohon doa agar RUU BPIP segera disahkan menjadi undang-undang, sehingga siapapun presidennya tidak bisa semena-mena membubarkan lembaga ini,” tutur Basarah.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan agar BPIP beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi. Menurutnya, pendekatan yang digunakan kepada generasi muda, khususnya generasi Y dan Z, harus menyesuaikan dengan ekosistem digital saat ini.

“Jangan sosialisasi dan pembinaan ideologi dilakukan seperti zaman kolonial. Generasi sekarang punya alam pikir dan mentor berbeda, yaitu media sosial. Kalau BPIP tidak masuk ke arus itu, mereka bisa menganggap tugas BPIP tidak relevan,” pesan Basarah.

Dia menegaskan, tidak ada bangsa besar di dunia yang meninggalkan falsafah bangsanya sendiri. Amerika Serikat berpegang pada liberalisme dan kapitalisme, Jepang serta Tiongkok menjadikan falsafah bangsanya sebagai pijakan menuju kemajuan.

“Begitu pula Indonesia. Pancasila harus menjadi living ideology yang hidup di tengah masyarakat, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (*)