TIMES JATIM, JOMBANG – Apresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi penanda penting atas keberhasilan daerah dalam mengelola konflik sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 

Penghargaan tersebut disampaikan usai Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang digelar setelah Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Dalam momentum bertema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju” itu, Kabupaten Jombang dinilai mampu menunjukkan kinerja konkret dalam membangun keharmonisan sosial melalui pendekatan manajemen konflik yang proaktif, kolaboratif, dan berbasis pencegahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penanganan konflik sosial merupakan bagian penting dari bela negara dalam konteks kekinian.

“Menjaga stabilitas sosial adalah bentuk nyata bela negara. Kabupaten Jombang telah menunjukkan bahwa konflik bisa dikelola secara sistematis melalui koordinasi lintas sektor, pendekatan dialogis, dan aksi nyata di lapangan,” ujar Khofifah.

Menurutnya, keberhasilan Jombang bukan hanya pada tataran dokumen perencanaan, melainkan pada implementasi yang konsisten.

Pemerintah Kabupaten Jombang saat ini telah membangun sistem penanganan konflik sosial yang komprehensif, mulai dari perencanaan terpadu, koordinasi lintas sektor, hingga langkah-langkah preventif dan responsif di lapangan. 

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi potensi konflik sejak dini, menganalisis akar persoalan, serta menghadirkan solusi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sosial.

Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan bahwa apresiasi dari Gubernur Jawa Timur menjadi dorongan moral bagi jajarannya untuk terus memperkuat tata kelola sosial di daerah.

“Apresiasi Ibu Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penanganan konflik sosial. Prinsip kami sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan secara dialogis, adil, dan melibatkan semua pihak,” kata Warsubi.

Warsubi menegaskan bahwa harmoni sosial tidak lahir secara instan, tetapi harus dibangun melalui proses panjang yang terencana.

“Kami berupaya memastikan semua pihak merasa didengar dan dihargai. Dengan komunikasi terbuka dan kolaborasi, konflik justru bisa menjadi ruang pembelajaran untuk memperkuat persatuan,” ujarnya.

Keberhasilan Jombang dalam menjaga stabilitas sosial dinilai berangkat dari strategi manajemen konflik yang menekankan kolaborasi ketimbang konfrontasi. 

Pemerintah daerah mendorong penyelesaian masalah melalui komunikasi efektif, keterlibatan semua pemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan dari setiap konflik yang terjadi.

Pendekatan ini memungkinkan tercapainya solusi win-win yang tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan mencegah konflik serupa terulang di masa depan.

“Kami percaya konflik tidak selalu harus dihindari, tetapi dikelola dengan baik. Dari setiap konflik, kami belajar memperbaiki sistem dan memperkuat kebersamaan,” tambah Warsubi. (*)