TIMES JATIM, JOMBANG – Aliansi organisasi mahasiswa ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus Jombang (GMNI, PMII, HMI, dan IMM) menggelar audiensi dengan Bupati Jombang di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (12/9/2025).

Pertemuan ini menjadi wujud komitmen bersama mahasiswa untuk mengawal arah pembangunan daerah sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan, terutama di tengah dinamika sosial-ekonomi yang kian kompleks. Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis diangkat para perwakilan mahasiswa.

Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengapresiasi kebijakan Bupati yang memberikan keringanan PBB bagi masyarakat yang keberatan membayar. Namun ia menegaskan kebijakan ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial.

“Kami mendorong agar langkah Bupati benar-benar dikawal serius oleh pihak terkait, khususnya Bapenda. Jangan sampai muncul praktik pungutan liar atau jasa pungut yang justru membebani masyarakat,” ujarnya.

Sorotan Pendidikan dan Honorer

Sementara itu, Ketua IMM Jombang, Abdul Maliki, menyoroti komitmen Pemkab terhadap Sekolah Rakyat sebagai alternatif pendidikan.

“Jombang bahkan digadang menjadi daerah pertama yang punya Sekolah Rakyat. Kami ingin kejelasan sejauh mana komitmen pemerintah dalam mendukung inisiatif pendidikan alternatif ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua HMI Jombang, Farhan, menambahkan isu lain yakni masih tingginya jumlah tenaga honorer di Jombang. Ia menekankan perlunya langkah konkret agar persoalan honorer segera dituntaskan secara sistematis.

Kritik Program Prioritas Bupati

Dari PMII Jombang, Ketua Umum PC PMII memberikan kritik sekaligus rekomendasi atas Asta Cita dan sejumlah program prioritas Bupati. Ia menyoroti ketidakjelasan realisasi program “Satu Dusun Satu Wirausaha” yang hingga kini belum memiliki kepastian mekanisme.

Untuk memperkuat kritik tersebut, Asrorudin menyerahkan sebuah dokumen kajian internal bertajuk “Paradoks Asta Cita: Rencana Strategis dan Realitas Pembangunan Kabupaten Jombang” langsung kepada Bupati.

“Kami melihat Jombang masih punya banyak pekerjaan rumah. Beberapa program yang diinisiasi Bupati harus kita kawal bersama sebagai bentuk komitmen dalam fungsi kontrol. Ke depan kita akan lihat seberapa jauh langkah konkret Bupati dalam merealisasikan agenda dan program yang sudah dicanangkan,” tegas Asrorudin. (*)