TIMES JATIM, BANJAR – Pembina Yayasan Bantu Banjar & Eksponen FPSKB, Sulyanati memberikan tanggapannya terkait polemik dugaan skandal dana Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) dan peran Tim Ahli Pemerintahan (TAP) Kota Banjar.

Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut patut disayangkan dan menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan dan pengendalian internal birokrasi.

"Kejadian seperti ini bukan kali ini saja. Kita berharap internal birokrasi berbenah, dalam hal ini Wali Kota melalui Sekda. Sebenarnya tidak terlalu aneh mengingat sepertinya konsolidasi di internal pemerintahan Wali Kota saat ini belum optimal," kata Sulyanati, Jumat (12/9/2025).

Sulyanati menilai bahwa pola, cara, dan gaya komunikasi Wali Kota di internal harus dimasifkan dan dibenahi. Ia melihat bahwa dalam beberapa hal, Wali Kota saat ini mewarisi peninggalan masa lalu yang perlu ditinjau ulang untuk efisiensi dan urgensi.

"Posisi mantan Sekda yang kita kritisi dahulu sewaktu beralihnya jabatan dari struktural ke fungsional dengan posisi analis kebijakan utama dari perspektif urgensi dan efisiensi tentu ini sangat mengganggu. Di daerah lain peran ini relatif tidak diperlukan," ujarnya.

Sulyanati membahas peran TAP Kota Banjar dan menyatakan bahwa TAP bisa bertahan dan menggeser peran analis kebijakan untuk penyederhanaan dan efisiensi. Menurutnya, Kota Banjar memerlukan pondasi berpikir yang visioner dan tidak lepas dari gaya birokratis, dan TAP harus menjawab tantangan itu.

"TAP bukan sekedar mengakselerasi namun juga harus mampu mengakses semua kelompok kepentingan terutama pemikir-pemikir di Kota Banjar dan mengelaborasinya," kata Sulyanati.

Ia menekankan pentingnya pembenahan internal Pemkot Banjar untuk menghadapi berbagai tantangan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Banjar. (*)