TIMES JATIM, PACITAN – Dari total 167 desa di Kabupaten Pacitan, hampir seluruhnya kini telah berstatus Mandiri. 

Data Indeks Desa (ID) 2025 mencatat, hanya tersisa empat desa yang masih berada pada status Berkembang. Selebihnya, 120 desa sudah Mandiri dan 43 desa berstatus Maju.

Empat desa yang masih berstatus Berkembang tersebut adalah Desa Sambong di Kecamatan Pacitan, Desa Ketroharjo di Kecamatan Tulakan, serta Desa Cangkring dan Desa Wonosobo di Kecamatan Ngadirojo.

Dari 47 desa pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi 120 desa pada 2025 atau naik sekitar 157 persen. 

Kondisi jalan di pedalaman Desa Sambong, Kecamatan Pacitan yang masih alami belum tersentuh aspal. (FOTO: Yusuf Arifai/TIMES Indonesia) 

Sesuai Data Indeks Desa, kenaikan itu berlangsung konsisten setiap tahun. Pada 2024, desa Mandiri di Pacitan bertambah menjadi 81 desa. Rentang tiga tahun, penambahannya mencapai 73 desa Mandiri. 

Setahun berselang, jumlahnya kembali melenting hingga menyentuh angka 120 desa.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan, Roni Arsanti, mengatakan capaian ini menunjukkan progres signifikan pembangunan desa di Pacitan. 

Data tersebut disampaikan pada Kamis (22/1/2026).

“Tidak ada lagi desa dengan status Tertinggal maupun Sangat Tertinggal di Pacitan,” kata Roni.

Menurut dia, penilaian Indeks Desa dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melihat satu aspek. 

"Penilaian mencakup layanan dasar, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, lingkungan, aksesibilitas wilayah, hingga tata kelola pemerintahan desa," tambahnya. 

Dominasi desa berstatus Mandiri, lanjut Roni, menjadi indikator menguatnya kemandirian ekonomi desa sekaligus meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan paling bawah.

Meski demikian, DPMD Pacitan tetap memberi perhatian khusus pada empat desa yang masih berstatus Berkembang. Pendampingan dan pembinaan akan terus dilakukan agar desa-desa tersebut dapat segera naik kelas.

“Fokusnya pada penguatan ekonomi pedesaan, optimalisasi peran BUMDesa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa,” pungkasnya. (*)