TIMES JATIM, JEMBER –

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jember melakukan koordinasi intensif bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lumajang untuk mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Terpadu P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika) di wilayah Jember.

​Langkah strategis ini diambil sebagai solusi atas belum adanya instansi BNN Kabupaten (BNNK) definitif di Jember.

Saat ini, Jember merupakan salah satu dari 20 kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum memiliki BNNK sendiri, sehingga secara administratif berada di bawah wilayah kerja BNNK Lumajang berdasarkan Keputusan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur.

Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan peran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.

​Beberapa poin utama dalam rencana pembentukan Satgas ini meliputi ​fungsi satgas dengan menjalankan tugas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) serta layanan rehabilitasi di tingkat lokal dan menyatukan peran Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk aspek rehabilitasi, serta DP3AKB untuk ketahanan keluarga.

​Adapun Struktur Organisasi dengan Unit Satgas akan dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III (golongan IV/a atau IV/b) dengan pengawasan langsung dari BNN Provinsi Jawa Timur dan ​Pemkab Jember berkomitmen menyediakan gedung sekretariat sebagai pusat layanan terpadu agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Lumajang.

Perwakilan BNN dalam rapat tersebut menekankan bahwa kehadiran Satgas sangat mendesak mengingat besarnya wilayah dan populasi Jember.

Selama ini, koordinasi penegakan hukum melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang melibatkan Jaksa dan Polisi tetap berjalan, namun keberadaan Satgas akan lebih mengoptimalkan sisi pencegahan dan rehabilitasi secara mandiri di daerah.

​“Tujuannya adalah meskipun secara struktural kita belum memiliki BNNK, secara fungsional layanan P4GN sudah harus hadir di tengah masyarakat Jember melalui delegasi wewenang dalam bentuk Satgas ini,” tegas pihak BNN dalam koordinasi tersebut.

​Dengan terbentuknya Satgas ini, Pemkab Jember berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari narkoba (Bersinar) melalui program edukasi yang lebih masif dan penanganan korban penyalahgunaan yang lebih terstruktur dan manusiawi.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jember Lingga Diputra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus melakukan langkah konkret dalam mempersiapkan pembentukan unit pelayanan baru di wilayahnya.

Hal ini terungkap dalam koordinasi lanjutan yang dilakukan bersama pihak provinsi terkait kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana (sarpras).

​Terkait infrastruktur, Pemkab Jember melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyiapkan beberapa alternatif bangunan yang akan dijadikan kantor.

Proses peninjauan kelayakan terus dilakukan, mengingat beberapa aset bangunan milik daerah sudah lama tidak ditempati.

​"Kami sudah berkoordinasi dengan BPKAD bagian aset terkait persiapan gedungnya. Ada beberapa alternatif, namun perlu persiapan lebih lanjut, terutama soal kelayakan kantor karena ada bangunan yang lama kosong sehingga membutuhkan rehabilitasi," ujar Lingga.

​Selain fisik bangunan, kesiapan SDM juga menjadi prioritas utama.

Lingga menjelaskan bahwa saat ini, komunikasi intensif sedang dijalin dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyusun komposisi pegawai yang kompeten.

Ia menyebutkan ​Khusus untuk posisi pimpinan atau Kepala Unit, Pemkab Jember telah mengusulkan nama calon yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan klasifikasi organisasi, posisi tersebut akan diisi oleh pejabat setingkat Eselon III.

​"Terkait SDM, untuk Kepala Unitnya, Kabupaten Jember sudah menyodorkan nama sesuai klasifikasi, yakni harus Eselon III. Namun, penetapan akhirnya tetap berada di tangan Gubernur atau pihak Provinsi," tambahnya. (*)