TIMES JATIM, JAKARTA – Pemerintah Australia dan India telah mengambil langkah tegas terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam lingkungan pemerintahan. Kedua negara ini melarang pemanfaatan DeepSeek dan ChatGPT di instansi pemerintah dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data.

Australia Larang DeepSeek dengan Alasan Keamanan Nasional

Dikutip dari BBC, Rabu (5/2/2025), Pemerintah Australia mengeluarkan larangan penggunaan teknologi AI DeepSeek di seluruh perangkat dan sistem pemerintah. Keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap risiko keamanan nasional yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi milik startup asal China tersebut.

DeepSeek sebelumnya menarik perhatian dunia setelah meluncurkan chatbot canggih dengan performa setara pesaingnya dari Amerika Serikat, namun dengan biaya pengembangan yang lebih rendah. Keberhasilan ini sempat mengguncang pasar saham global, termasuk di Australia, di mana saham perusahaan terkait AI, seperti produsen chip Brainchip, mengalami penurunan drastis.

Meskipun demikian, pemerintah Australia menegaskan bahwa larangan ini bukan karena asal-usul perusahaan, melainkan karena "risiko yang tidak dapat diterima" terhadap keamanan nasional. Semua entitas pemerintah diwajibkan untuk mencegah penggunaan, instalasi, serta menghapus perangkat lunak DeepSeek yang sudah terpasang dalam sistem mereka.

Imbas dari kebijakan ini, pegawai di berbagai instansi pemerintah, termasuk Komisi Pemilihan Australia dan Biro Meteorologi Australia, tidak lagi dapat mengakses DeepSeek. Namun, belum ada kejelasan apakah larangan ini juga berlaku di sektor publik lainnya, seperti institusi pendidikan.

Keputusan ini memicu perdebatan internasional, terutama setelah seorang menteri sains Australia sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran tentang privasi data DeepSeek. 

India Melarang ChatGPT dan DeepSeek untuk Urusan Resmi

Sementara itu, Kementerian Keuangan India juga telah mengeluarkan imbauan bagi para pegawai pemerintah untuk tidak menggunakan alat berbasis AI, termasuk ChatGPT dan DeepSeek, dalam pekerjaan resmi. Kebijakan ini dikeluarkan karena potensi ancaman terhadap kerahasiaan dokumen dan data pemerintahan.

Informasi mengenai larangan ini beredar di media sosial pada Selasa (30/1/2024). Dalam imbauan tertanggal 29 Januari, Kementerian Keuangan India menekankan bahwa penggunaan AI dalam perangkat kantor berisiko tinggi terhadap perlindungan data negara.

"Hasil analisis menunjukkan bahwa alat dan aplikasi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, dll.) yang digunakan di komputer dan perangkat kantor dapat menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan data dan dokumen pemerintah," bunyi pernyataan resmi kementerian seperti dikutip dari Reuters.

Tiga pejabat Kementerian Keuangan India telah mengonfirmasi keaslian dokumen ini, yang disebutkan telah dikeluarkan secara internal pada pekan tersebut. Hingga kini, baik Kementerian Keuangan India, OpenAI sebagai pengembang ChatGPT, maupun DeepSeek belum memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan ini.

Larangan yang diberlakukan oleh Australia dan India menambah daftar negara yang mulai membatasi penggunaan AI di lingkungan pemerintah. Dengan meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi, banyak negara kini mempertimbangkan regulasi yang lebih ketat terhadap teknologi AI. (*)