TIMES JATIM, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar Badan Urusan Haji dan Umrah yang baru dibentuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat fokus secara penuh pada pengelolaan haji, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR yang membahas evaluasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya serta persiapan ibadah haji mendatang.

"Kita mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya sekaligus merencanakan haji mendatang. Dengan adanya badan ini, kita sangat optimis bahwa fokus penuh dapat diberikan pada pengelolaan haji," ujar Nasaruddin, usai rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Fokus Kemenag pada Bina Masyarakat dan Pendidikan Agama

Nasaruddin menjelaskan bahwa pembentukan Badan Urusan Haji dan Umrah akan meringankan beban Kementerian Agama, memungkinkan Kemenag untuk fokus pada bidang bina masyarakat (bimas) dan pendidikan agama. Dengan adanya badan baru tersebut, Kemenag akan lebih ramping dan dapat memusatkan perhatian pada layanan keagamaan lainnya.

"Kemenag nantinya akan lebih fokus pada pelayanan masyarakat di bidang keagamaan, seperti Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta pendidikan pesantren dan agama," lanjutnya.

Masa Transisi yang Mulus

Meskipun ada masa transisi dalam penerapan badan baru ini, Nasaruddin optimis persiapan dan pelaksanaan haji akan tetap berjalan lancar. Ia menekankan pentingnya upaya bersama antara Kemenag dan Komisi VIII DPR untuk memastikan kelancaran proses haji tanpa gangguan, meski dalam situasi reorganisasi.

"Dengan dukungan penuh dari Bapak-Ibu Komisi VIII, insyaAllah transisi ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan haji tahun ini," tambahnya.

Dengan adanya fokus baru dari Badan Urusan Haji dan Umrah, diharapkan layanan bagi para jemaah dapat lebih terkoordinasi dan terarah, sehingga pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. (*)