TIMES JATIM, SURABAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam menurunkan angka prevalensi stunting berbuah manis. 

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemkes RI tanggal 26 Mei 2025, prevalensi stunting Jatim turun signifikan menjadi 14,7 persen, dan merupakan yang terbaik kedua nasional setelah Bali.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Pemprov Jatim memang konsen untuk terus menurunkan angka stunting sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

"Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun signifikan dari yang sebelumnya 17,7 persen di 2023. Dan bahkan kita ini jadi yang terbaik kedua nasional dan terbaik pertama se-Pulau Jawa. Tentu ini prestasi membanggakan semua elemen strategis Jawa Timur  yang telah bekerja keras kolaboratif," katanya, Rabu (28/5/2025).

“Namun yang kami pastikan upaya kita tidak akan berhenti dan semakin semangat untuk mewujudkan tidak ada kasus stunting baru (zero stunting) di Jawa Timur,” imbuh Gubernur Khofifah.

Berdasarkan data SSGI, Jawa Timur menjadi terbaik kedua setelah Bali yang memperoleh angka 8,7 persen. 

Berdasarkan data SSGI 2024 yang sudah dirilis, terdapat 22 kabupaten/kota atau sebanyak 70,96% yang mengalami penurunan dan 9 kabupaten/kota atau sebanyak 29,04% yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2023.

Hal ini, sebut Gubernur Khofifah, merupakan wujud nyata dari berbagai intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah, serta berbagai organisasi masyarakat seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Unicef serta  institusi pendidikan. Dengan begitu, capaian ini merupakan hasil dari sinergitas banyak pihak terkait.

"Kita berkolaborasi dengan banyak sekali lintas sektor, mitra pemerintah, dan mitra pembangunan. Semua yang terlibat harus diapresiasi karena pemerintah tidak bisa menjalankan ini sendiri, harus digerakkan di semua lapisan masyarakat," tuturnya.

Intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim selama ini meliputi program perhatian pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS, dan adanya Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan. 

Meski begitu, mantan Menteri Sosial RI ini tidak menampik bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Sehingga, penurunan angka stunting ini dapat memotivasi dan membuka jalan ke penurunan yang lebih signifikan di masa depan.

"Target kita tentu tidak akan lagi ada anak-anak  stunting di Jawa Timur. Setiap keluarga, setiap anak, berhak mendapatkan hidup yang layak di mana mereka bisa bertumbuh kembang secar normal dan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia. Inilah esensi dari visi Indonesia Emas 2045," ujarnya. (*)