TIMES JATIM, MALANG – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan vokasi di bidang pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Sinergi Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Pertanian yang Maju dan Berkelanjutan”, Kamis (30/10/2025) di Aula Sasana Giri Sabha Ir. Syamsuddin Abbas.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) Polbangtan Malang yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masukan dari peserta akan menjadi bahan penting dalam peningkatan mutu pelayanan lembaga, terutama pada empat pilar utama: pendidikan vokasi, penelitian terapan, pengabdian masyarakat, dan kerja sama kelembagaan.

Forum yang dipimpin langsung oleh Direktur Polbangtan Malang, Setya Budhi Udrayana, dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor: perwakilan dunia usaha dan industri, UPT Kementerian Pertanian se-Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Peternakan, TNI, media massa, Ombudsman RI Jawa Timur, serta civitas akademika Polbangtan Malang.

“Peningkatan pelayanan publik bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral lembaga pendidikan untuk terus berbenah dan beradaptasi terhadap perubahan zaman,” ujar Setya Budhi dalam sambutannya.

“Kami membuka ruang dialog dan kolaborasi agar layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian Polbangtan Malang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, industri, dan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional,” lanjutnya.

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian, Polbangtan Malang memiliki mandat menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing melalui sistem pembelajaran teaching factory dan model boarding campus yang menanamkan karakter wirausaha, kedisiplinan, serta kompetensi teknis sektor pertanian modern.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Jawa Timur, Achmad Azmi Musyadad menyoroti pentingnya perubahan paradigma pelayanan publik dari orientasi administratif menjadi berbasis kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik adalah hak warga negara, bukan sekadar formalitas. Langkah Polbangtan Malang menggelar forum ini merupakan praktik baik yang mencerminkan semangat good governance,” ujarnya.

Azmi juga mendorong lembaga pendidikan untuk menerapkan citizen charter atau kontrak pelayanan publik yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi layanan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pelayanan publik di sektor pertanian harus transparan, efisien, kredibel, dan bebas pungutan liar. Ia menekankan pentingnya perubahan paradigma pelayanan publik agar lebih berorientasi pada kebutuhan petani, bukan sekadar administrasi.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa seluruh layanan di sektor pertanian harus dilaksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani, penyuluh, dan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) berdasarkan program studi. Para peserta dari unsur industri, akademisi, dan pemerintah daerah aktif berdiskusi mengenai penguatan kurikulum berbasis industri, peningkatan kualitas praktik lapangan, dan pengembangan inovasi pertanian berkelanjutan.

Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ugik Romadi, menambahkan bahwa forum ini menjadi momentum penting menjaga relevansi pendidikan vokasi dengan dinamika kebutuhan sektor pertanian.

“Kami terus berinovasi melalui pembaruan kurikulum, penguatan teaching factory, serta perluasan jejaring kerja sama nasional dan internasional,” katanya. (*)