TIMES JATIM, MALANG – Sebanyak enam dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang resmi menerima Surat Keputusan (SK) Guru Besar Bidang Agama periode pertama tahun 2025.

Penyerahan SK tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 dan pelantikan Dewan Pengurus KORPRI, Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut berlangsung secara daring serentak bersama seluruh satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

Enam dosen yang resmi menyandang jabatan akademik tertinggi tersebut adalah:

1. Dr. M. Faisol, M.Ag
2. Dr. Muhammad Walid, M.A.
3. Dr. H. Moh. Padil, M.Pd.I
4. Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd
5. Dr. H. Bisri Mustofa, M.A.
6. Dr. Daniel Hilmi, S.Hum., M.Pd

Keenamnya dinyatakan layak menyandang gelar guru besar setelah melalui proses panjang penilaian akademik dan administratif sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag RI.

Momentum ini menandai langkah maju UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memperkuat kualitas sumber daya dosen dan mempertegas posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi Islam unggulan di Indonesia.

Penyerahan SK Guru Besar ini menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing global pendidikan tinggi Islam. Selain sebagai penghargaan atas dedikasi sivitas akademika, momen ini juga menjadi simbol konsistensi kampus dalam membangun budaya akademik yang berorientasi mutu dan keunggulan.

Pelantikan PPPK dan penyerahan SK Guru Besar berlangsung khidmat di Kampus UIN Maliki Malang. Acara dihadiri jajaran pimpinan universitas, mulai dari para wakil rektor, dekan, hingga kepala biro.

Wakil Rektor Bidang AUPK, Dr. Zainal Habib, M.Hum, mewakili Rektor Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, menyampaikan pesan penting kepada seluruh sivitas akademika.

“Rektor berpesan agar seluruh sivitas akademika, termasuk para PPPK yang baru dilantik, harus saling mendukung dan bergandengan tangan untuk mewujudkan visi UIN Maliki Malang sebagai kampus Islam unggul dan bereputasi internasional,” ujar Zainal Habib.

Dia juga menekankan pentingnya optimalisasi kinerja pegawai pasca pelantikan. Menurutnya, Kepala Biro AUPK akan segera melakukan evaluasi terhadap beban kerja dan kebutuhan pegawai di tiap unit.

“Selama ini banyak unit mengaku kekurangan SDM, padahal faktanya masih ada pegawai yang belum menjalankan tugasnya secara optimal. Karena itu, perlu dilakukan analisis jabatan dan beban kerja agar kinerja benar-benar tepat sasaran,” tegasnya. (D)