TIMES JATIM, BANYUWANGI – Zamroni, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, meminta eksekutif untuk lebih terbuka terkait Dana Abadi Daerah (DAD). Hal itu penting dilakukan karena dalam proses legalitas dibutuhkan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang tentunya melibatkan jajaran wakil rakyat.

“Kecuali dalam prosesnya hanya membutuhkan persetuan pimpinan dan tidak membutuhkan keterlibatan anggota,” katanya, Jumat (24/10/2025).

Untuk diketahui, DAD tersebut diproyeksikan berasal dari penjualan saham milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, di PT Merdeka Copper Gold TBK. Selaku induk perusahaan PT Bumi Suksesindo (PT BSI), pengelola tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.

Wakil rakyat dari Dapil 1 Banyuwangi tersebut menyampaikan, contoh terbuka yang dimaksud diantaranya tentang rincian detil rencana alokasi DAD. Dan yang tak kalah penting, dia meminta eksekutif bisa terbuka tentang siapa sosok Komisaris, yang mewakili Pemkab Banyuwangi, dalam kepemilikan saham di PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Tak berhenti disitu, anggota dewan yang baru bergabung ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi ini juga meminta agar eksekutif tidak tergesa-gesa dalam proses perumusan DAD. Dia meminta agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

“Demi kebaikan bersama. Agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” cetus Zamroni.

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini juga menilai akan terlalu mepet jika proses perumusan DAD dipaksakan selesai ditahun 2025.

“Karena ini sudah mendekati akhir tahun, tahun 2025 hanya sisa 2 bulan, belum pembahasan dan proses lainnya. Tidak akan cukup waktunya,” tandas Zamroni.

Jika terlalu dipaksakan, lanjutnya, dikhawatirkan akan membawa dampak kurang baik. Atau malah justru bisa merugikan pihak PT Merdeka Copper Gold Tbk, selaku mitra. (*)