TIMES JATIM – Fenomena SD negeri yang hanya menerima satu siswa baru di tahun ajaran ini, seperti yang terjadi di Kendalrejo, Trenggalek, menjadi perhatian serius anggota legislatif Jawa Timur.

Situasi ini memicu desakan dari DPRD Jatim agar pemerintah daerah mempertimbangkan merger sekolah negeri yang minim siswa serta mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing pendidikan publik.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Cahyono, menyoroti kondisi di Kendalrejo, di mana terdapat tiga SD negeri dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam satu wilayah. 

"Faktor jumlah penduduk untuk usia masuk SD berkurang, ada juga sekolah MI yang jadi pilihan warga," jelas Agus, Rabu (16/07/2025). 

Agus menambahkan bahwa masalah terberat saat ini adalah kecenderungan orang tua memilih MI dibandingkan SD negeri. Hal ini tak lepas dari program unggulan yang ditawarkan oleh sekolah berbasis agama. 

"Sekolah yang lagi trend dengan adanya program unggulan menjadi pilihan masyarakatnya, seperti MI di Kendalrejo memiliki program unggulan tahfidz al Quran." terang Agus, 

Menyikapi kondisi ini, Agus Cahyono menyampaikan langkah paling realistis dari DPRD Jatim adalah mendorong penggabungan atau merger antar-SDN terdekat. Secara geografis, ia menilai penggabungan ini sangat memungkinkan, dengan jarak antar sekolah yang hanya sekitar 200 meter. 

"Yang memungkinkan merger dengan sekolah SDN yang terdekat," ujarnya.

Lebih lanjut, fenomena ini juga menjadi momentum bagi sekolah negeri yang telah difasilitasi pemerintah untuk berinovasi.

Ia berharap, inovasi dapat menjamin anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memberatkan biaya, sekaligus memenuhi ekspektasi orang tua akan kualitas terbaik bagi pendidikan anak-anak mereka.

Kondisi SD negeri yang kekurangan siswa ini bukan hanya terjadi di Trenggalek, namun juga menjadi gambaran umum tantangan pendidikan di beberapa daerah, khususnya di tengah transisi demografi dan meningkatnya pilihan sekolah berbasis keunggulan.

Upaya merger dan inovasi diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau di Jawa Timur. (*)