TIMES JATIM, SURABAYA – Kongres Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim dipastikan akan ditunda. Hal ini setelah adanya keputusan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pusat.

Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh menjelaskan penundaan itu disebutkan menyasar sekitar 16 hingga 17 provinsi yang masa kepengurusannya telah habis atau sedang menjalankan tahapan kongres.

“PSSI berpendapat pentingnya menunda kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026 seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ujar Riyadh, Kamis (11/12/2025).

Keputusan itu juga berkaitan dengan revisi kebijakan nasional di bidang sepak bola yang saat ini sedang digarap pemerintah. Beberapa poin penting yang tengah disinkronkan antara lain pemanfaatan aset daerah, terutama stadion, menyusul pertemuan PSSI dengan Menteri Dalam Negeri.

“Ada statuta yang perlu disosialisasikan lebih dalam. Karena menyangkut askab dan askot, termasuk mekanisme penunjukan,” jelasnya.

Riyadh, yang juga anggota Exco PSSI, mengaku mengikuti pembahasan internal bersama Ketua Umum PSSI pada malam sebelumnya. Mayoritas Exco disebut sepakat penundaan perlu dilakukan.

“Dinamika organisasi itu biasa. Tidak semuanya setuju, tapi mayoritas setuju. Prinsipnya untuk kebaikan organisasi supaya lebih profesional dan searah dengan konsep seperti pilkada serentak,” katanya.

Menyoal situasi di Jawa Timur, Riyadh menyebut Asprov Jatim mengikuti sepenuhnya surat instruksi dari PSSI yang menunda seluruh tahapan kongres.

Jika masa jabatan Asprov habis, maka PSSI Pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT).

“Nanti PSSI yang menunjuk PLT. Bisa saja dari ketua Asprov lama, bisa juga dari PSSI langsung. Kita ikuti saja karena sudah ada SK-nya,” ujarnya.

Riyadh juga meluruskan informasi yang menyebut penundaan terjadi karena faktor banjir di beberapa daerah.

“Saya lihat ada berita katanya karena banjir. Tapi Jawa Timur banjir apa tidak, toh tetap ditunda. Karena suratnya memang berlaku nasional dan poin-poinnya berlaku untuk semua,” tegasnya.

Riyadh memastikan bahwa penundaan bukan berarti masalah besar dan tidak akan berlangsung lama.

“Kalau demi kebaikan organisasi, saya pikir tidak apa-apa. Toh penundaan hanya beberapa bulan,” tutupnya. (*)