TIMES JATIM, MALANG – Bila melihat kondisi bangsa Indonesia sekarang, tak ada yang patut untuk diucapkan selain "semoga bangsa yang besar ini tidak tumbang" Bagaimana tidak, korupsi merebak dimana-mana, koruptor diberikan fasilitas mewah sementara pencuri dipukuli hingga tak berdaya.

Belum lagi kebijakan-kebijakan aneh yang bermunculan, gas lpg 3 kg tidak boleh di beli dari agen, melainkan harus langsung dibeli dari pangkalan. Menyebabkan nenek tua meninggal akibat antrian panjangnya.

Kemudian keluarlah statemen dari presiden tercinta yang katanya ingin mengejar koruptor hingga ke antartika namun faktanya yang ia kejar hanya musuh politiknya saja. Dengan lantang menegaskan bahwa gas lpg 3 kg akan kembali seperti sedia kala. Masyarakat bisa membelinya di agen-agen terdekat dari wilayahnya.

Timbullah satu pemikiran, apakah sebegitu bodohnya orang-orang yang ada di pemerintahan, bahkan untuk membuat suatu kebijakan tidak di pikir dulu dampak negatifnya apa, kok ya main buat-buat saja, dan terjadi lagi Rakyat yang menjadi kelinci percobaannya.

Atau skema kedua, oligarki memang disengaja membuat kebijakan yang salah agar kemudian, presiden datang sebagai pahlawan pembela mengutuk keras kebijakan lalu menyelesaikan masalah. Lapangan kerja dimana-mana, kata siapa? Yang benar lapangan kerja dimana?

Efesiensi membuat segalanya menjadi pelik, seharusnya efesiensi dimulai dari pemangkasan anggaran yang digunakan pejabat, anggaran yang tak jelas fungsi dan tujuannya, yang tak jelas manfaatnya untuk apa, anggaran yang hanya dilihat memberikan fasilitas mewah namun hasil kerjanya tidak ada.

Inilah efesiensi yang harusnya pemerintahan lakukan. Bukan efesiensi dari bawah yang mencekik rakyat. Akibatnya gelombang phk dimana-mana, terbaru pekerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah menjadi korban keberingasan pemerintah, akibatnya beberapa orang harus dirumahkan. Sementara jalanan dan lingkungan sekitarnya penuh sesak dengan sampah.

Lalu mana implementasi dari sila ke tiga "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Wong pemerintah nya saja tidak bisa adil kepada rakyat yang ada hanya mengadili rakyat dan menyiksa rakyat lewat oknum-oknum kepolisian yang selalu salah tangkap.

Terbaru Danantara, kalau kita lihat dengan seksama para pengurus struktural dari Danantara, adalah orang-orang yang pernah mendekam dibalik jeruji besi akibat korupsi, juga beberapa nama tak asing di telinga kita, dan kekuasaan terbagi selalu atas orang-orang itu saja.

Jelas bahwa yang di jadikan petinggi adalah orang-orang Jokowi semua, lalu bagaimana investasi yang tidak bisa di audit oleh KPK ini dapat berjalan tanpa suudzon dari rakyat.

Kemudian benarlah perkataan Zainal arifin Mochtar, Dosen Hukum Tata negara Universitas Gajah Mada, bahwa kemiskinan di Indonesia bukan kemiskinan personal melainkan kemiskinan struktural yang memang dipertahankan oleh pemerintahan karena ada Proyek-proyek yang akan menghasilkan uang dari kemiskinan struktural itu.

Kalau kita berbicara kemiskinan personal, tidak mungkin masyarakat Indonesia mayoritas malas untuk bekerja, sangat tidak mungkin. Yang memungkinkan kemiskinan itu terjadi dan melekat hingga sekarang, sebab kemiskinan itu kemiskinan struktural, atas ulah pemerintah sehingga masyarakat tidak diberikan akses untuk menjadi kaya.

Maka sebab itu untuk melanggengkan kemiskinan struktural ini maka, perlu menjauhkan rakyat dari hal-hal yang bisa membuat mereka terbebas dari kemiskinan struktural, hal yang sangat fundamental untuk memecahkan masalah kemiskinan di Indonesia, yaitu pendidikan.

Pendidikan adalah solusi bagi bangsa Indonesia saat ini, pendidikan menjadi ujung tombak dari para pejuang dan para pahlawan dalam mendirikan bangsa yang besar ini. Pendidikanlah yang akan membebaskan belenggu-belenggu kemiskinan dari diri masyarakat Indonesia.

Maka pemerintah seharusnya memasukkan pendidikan dalam program prioritas pemerintah namun, faktanya pendidikan dan kesehatan hanya masuk dalam program pendukung.

Maka sudah jelas bahwa dalam periode pemerintahan kali ini, kita harus siap, melihat beberapa wilayah tidak memiliki sekolah yang layak, bahkan beberapa wilayah tidak memiliki sekolah satu pun.

Tagar #IndonesiaGelap sepertinya memang cocok di sematkan pada bangsa besar ini.

***

*) Oleh : Baihaqie, Kader HMI dan Mahasiswa Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.