TIMES JATIM, LAMONGAN – Efisiensi adalah kata kunci dalam kebijakan pemerintah saat ini. Presiden telah menegaskan pentingnya efisiensi anggaran disemua kementrian dan lembaga negara untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi belanja negara. Bahkan hal tersebut sudah termaktub dalam intruksi presiden (inpres) tentang efisiensi.

Salah satu pekerjaan rumah bagi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi-Dirham  Akbar Aksara, adalah mengelola APBD ditengah efisiensi Anggaran. Ditengah sumber pendapatan yang makin berkurang, pada saat yang sama kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat di setiap tahun.

Kondisi tersebut menuntut kreativitas dan inovasi Pemerintah daerah Lamongan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi perhatian adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sektor bisnis pemerintah tersebut merupakan indikator kinerja yang riil yang mampu memberikan dampak kongkrit terhadap kontribusi finansial ke kantong PAD.

Pekerjaan rumah pemerintah daerah lamongan saat ini adalah bagaimana kiranya bisa meningkatkan kemandirian anggaran dengan cara mendorong kenaikan PAD melalui kinerja hasil pengelolaan bisnis pemerintah yang didapat dari BUMD. Semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, maka makin besar pula daerah tersebut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonominya.

Kondisi BUMD di Lamongan 

Sebagai catatan, kinerja BUMD Pemkab Lamongan harus perlu didorong agar lebih produktif terutama dalam persoalan managemen dan kontribusi terhadap PAD.

Perlu di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi: Perumda Pasar, Bank Daerah Lamongan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan, Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya. 

Berdasar catatan badan pendapatan daerah (Bapenda) pada akhir tahun 2024 bahwa, dari beberapa BUMD yang dijalankan, baru Bank Daerah Lamongan yang sesuai target diangka 4,5 Milyar.

Kedua, Perumda Air Minum Lamongan target Rp 4,3 miliar dan baru terealisasi Rp 3,7 miliar. Dan sisanya berkinerja kurang maksimal yakni: Perumda Aneka Usaha baru terealisasi Rp 100 juta, atau kurang 72 persen dari target Rp 367 juta dan Perumda Pasar ditarget Rp 1,5 miliar, yang masih terealisasi Rp 325 juta.

Kondisi ini tentu membutuhkan sentuhan perbaikan dan perubahan. Ditengah sumber penerimaan daerah dan pendapatan transfer daerah yang berkurang, optimalisasi PAD dari sumber hasil deviden BUMD merupakan  sebuah keniscayaan.

BUMD dibentuk untuk menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaanya harus bisa berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah minimnya Sumber daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Lamongan.

Kita semua berharap BUMD dengan suntikan anggaran APBD setiap tahun bisa bekerja dengan optimal. Kontribusinya terhadap PAD juga harus meningkat. Untuk mewujudkan itu, selain suntikan dana, diperlukan pula peningkatan kapasitas, integritas, serta kompetensi kelembagaan dan SDM.

***

*) Oleh : Syihabuddin Ahmad, Sekretaris MDS Rijalul Ansor PAC Sugio.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.