TIMES JATIM, LAMONGAN – Penggerak program Kota Tanpa Kumuh (program Kotaku), mengelar lokakarya bersama sejumlah perangkat kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Lokakarya yang berjalan selama dua hari secara virtual tersebut, fokus membahas sederet program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur padat karya.

Kotaku merupakan program pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam mengatasi kawasan kumuh melalui pemberdayaan masyarakat dari cakupan terkecil, yakni desa.

Tujuan utamanya, secara khusus meninjau progres kegiatan skala lingkungan yang difasilitasi dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) CFW 2021.

Kedua, melihat progres capaian pengurangan lingkungan kumuh sampai dengan Oktober tahun 2021 dan ketiga, capaian kolaborasi penanganan dan pencegahan kumuh di Lamongan.

Tim Leader program Kotaku OSP 3 Jatim, Abdul Salam, memaparkan ketercapaian program Kotaku di Lamongan diketahui sesuai sasaran. hal demikian setelah dibandingkan dengan SK Bupati Lamongan No. 188/356/KEP/413-013/2021.

"Dalam SK Bupati, luasan kawasan kumuh di Lamongan mencapai 395,05 hektare. sedangkan realisasi program Kotaku menembus 11 persennya," kata Salam, Rabu (1/12/2021).

Program ini dilaksanakan di 2 kecamatan di Lamongan, yaitu Kecamatan Lamongan dan Paciran. Program ini bersentuhan dengan pengurangan kawasan kumuh di 12 desa/kelurahan secara nyata.

Untuk Kecamatan Lamongan meliputi Kelurahan Sidokumpul dan Tumenggung, Desa Rencangkencono, Karanglangit, Kebet, Sumberjo, Kramat. Sedangkan untuk Kecamatan Paciran terdiri dari Desa Sidokumpul, Weru, Paloh, Drajat, dan Sendangagung.

"Terus kita lakukan intervensi membantu mengoptimalkan kinerja pemkab setempat, apa yang kurang kita upayakan mewujudkan kota inklusi yang layak huni," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Lamongan, Teguh Ali Sabudi, menilai jika program Kotaku selaras dengan salah satu dari 11 program prioritas Pemkab Lamongan.

"Ya, 11 program prioritas itu salah satunya pembangunan infrastruktur. Syukur program ini bisa jadi mitra dalam membangun Lamongan," katanya.

Hal senada juga diutarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan, Sri Mulyani, yang berharap program Kotaku bisa mendukung realisasi indikator kerja utama yang menyasar 7 poin. "Paling utama, prosentase pertumbuhan ekonomi, rasio gini, prosentase penduduk miskin, indeks pembangunan masyarakat, kepuasan layanan infrastruktur, indeks kesalahan sosial dan indeks reformasi birokrasi," tuturnya. (*)