TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk mengoptimalkan aset-aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pranaya Yudha Mahardika, anggota Komisi C DPRD Jatim menyoroti banyaknya aset daerah yang tidak produktif. Ia mengungkapkan bahwa ada potensi PAD yang sangat besar jika aset-aset tersebut dikelola dengan baik. 

"Kalau seluruh aset yang telah tersertifikasi itu dimaksimalkan, potensi PAD bisa mencapai Rp58,2 triliun. Tapi kenyataannya tahun lalu baru menyumbang Rp17 miliar karena yang benar-benar berfungsi baru puluhan aset," jelas Pranaya Yudha.

Ia juga menekankan bahwa penanganan aset di Jatim memiliki kendala, seperti adanya pihak yang menghuni aset tanpa menyetor PAD dan lambatnya proses sertifikasi. 

"Ini soal kemauan dan keberanian untuk menertibkan serta mengelola aset kita dengan benar. Jika dikelola dengan profesional, PAD Jatim akan melonjak tajam dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya. 

Tidak hanya aset, BUMD juga menjadi fokus perhatian. Pranaya Yudha mendorong Pemprov Jatim untuk mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk membuat BUMD lebih efisien. Ia menilai bahwa banyak BUMD yang kinerjanya masih kurang maksimal dan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi PAD.

"BUMD seharusnya berfokus pada pencarian profit sebagai sumber PAD. Jika BUMD merugi, perlu dilakukan evaluasi," ujar Pranaya Yudha. 

Ia menambahkan bahwa jika kerugian disebabkan oleh masalah manajerial, perbaikan sistem dan pergantian manajer menjadi langkah yang lebih tepat. (*)