TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan kepada semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam tenggat satu bulan. Namun, di Kabupaten Probolinggo, sebanyak 39 dapur belum memiliki persyaratan itu.

Di Kabupaten Probolinggo, dari 39 dapur itu, terdapat 20 dapur MBG atau Makan Bergizi Gratis yang sudah beroperasi, ada tiga dapur yang memiliki chef bersertifikat. Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah Chef SPPG Kabupaten Probolinggo, Pujo Wusnu.

Pujo, tidak menjelaskan secara rinci terkait tiga chef tersebut, bertugas di dapur mana dan apakah chef itu sudah benar-benar chef bersertifikat atau tidak. Karena pihaknya masih belum melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Laporan sementara yang saya terima, sudah ada tiga chef bersertifikat telah memimpin di 20 dapur MBG yang sudah beroperasi, namun saya masih belum tahu dapur mana saja. Saya masih belum cek langsung ke lapangan," kata Pujo, kepada TIMES Indonesia, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Pujo, sebetulnya untuk SPPG di daerah masih ada tahap toleransi untuk tidak memakai chef profesional, karena hitungannya pada pembiayaan. Jika pakai chef yang benar-benar chef, bayarnya mahal.

"Bayar chefnya saja mahal jika pakai chef profesional. Di SPPG Kabupaten Probolinggo, kemungkinan masih banyak pakai chef yang mengikuti pelatihan saja. Laporan sementara hanya tiga dapur memaakai chef profesional. Nanti kami cek langsung, hasil segera oami sampaikan," tandasnya.

Di Kabupaten Probolinggo, masih tersisa 19 dapur MBG yang siap beroperasi. Salah satu dapur yang sudah beropersi berada di Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Paito dan Kecamatan Gading. (*)