TIMES JATIM, MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencatat sejarah dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga terkait kasus suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur.

Dalam operasi yang digelar sejak Kamis malam hingga Jumat (7–8/11/2025) itu, sebanyak 13 orang diamankan, termasuk pejabat struktural dan pihak swasta. Di antara mereka, dua nama menjadi sorotan publik karena memiliki kedekatan erat dengan Bupati Sugiri, yakni Kokoh Priyo Utomo, orang kepercayaan bupati, serta Elly, adik kandungnya.

> “Dari total 13 orang yang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Bupati Ponorogo, Sekda, Dirut RSUD dr Harjono, Kabid Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta. Salah satunya adalah adik Bupati, dan yang terbaru orang kepercayaannya, Kokoh Priyo Utomo,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

Rombongan pertama yang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta terdiri dari beberapa pejabat teras Pemkab Ponorogo, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur Utama RSUD dr Harjono. Sementara Kokoh Priyo Utomo menyusul kemudian, melengkapi daftar pihak yang akan menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam guna menentukan status hukum masing-masing.

KPK menduga, kasus ini berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkup Pemkab Ponorogo. Para pejabat yang ingin menempati posisi tertentu diduga memberikan fee atau suap sebagai imbalan atas promosi jabatan.

> “Operasi ini dilakukan menyusul temuan awal terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam proses mutasi dan rotasi jabatan,” tambah Budi.

Penangkapan ini berlangsung tidak lama setelah adanya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon II hingga IV di Kabupaten Ponorogo. Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa transaksi ilegal dilakukan menjelang penempatan posisi strategis di birokrasi daerah.

Keterlibatan orang kepercayaan dan anggota keluarga inti Bupati Sugiri dalam kasus ini memunculkan pertanyaan besar soal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Ponorogo.

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih, Jakarta. Status hukum Bupati Sugiri Sancoko dan pihak-pihak lainnya akan diumumkan secara resmi setelah proses pemeriksaan 1x24 jam selesai.(*)