TIMES JATIM, BANYUWANGI – Keresahan warga perumahan Puri Gading Mas Permai (PGMP), Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, terhadap limbah sampah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat respon dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Jawa Timur.

Selain dicap ‘bandel’ karena diduga membuang limbah sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) milik perumahan. Dapur MBG dengan ID: MKEDGFJ1 tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinkes Banyuwangi.

Di sisi lain, limbah sampah yang dibuang di TPS milik perumahan PGMP, telah menyebabkan bau menyengat serta mengundang hadirnya banyak lalat. Terlebih limbah sambah mengendap sampai berhari-hari.

Tentunya kondisi tersebut bukan hanya mengganggu dan merugikan, namun juga berpotensi merusak lingkungan serta mengancam kesehatan warga perumahan.

Dinkes Banyuwangi Belum Terbitkan SLHS

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, Amir Hidayat, SKM. M.Si, menyampaikan bahwa Dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Dua Srikandi Mandiri tersebut belum mendapatkan SLHS.

"Makanya kita belum terbitkan SLHS-nya. Belum kita terbitkan karena rekomendasi dari kita memang belum ditindak lanjuti untuk pengolahan sampah yang benar," kata Amir, Sabtu (8/11/2025).

Amir menjelaskan, ada tiga syarat utama untuk memperoleh SLHS. Pertama, seluruh petugas dapur MBG harus memiliki Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan. Kedua, lolos Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) untuk memastikan standar kebersihan, termasuk penanganan limbah dan sampah. Dan ketiga, pemeriksaan produk makanan serta alat masak untuk memastikan tidak ada kontaminasi.

Mengabaikan Standarisasi Limbah dan Sampah

Terkait masalah limbah, Dinkes Banyuwangi sebenarnya telah memberikan standarisasi. Standar tersebut mewajibkan dapur MBG menyediakan kontainer terpisah antara sampah organik dan anorganik, diberi label, dan diletakkan di tempat yang mudah diakses.

Mengingat limbah sisa makanan dari setiap dapur MBG cukup banyak, berkisar antara 10-20 persen, Dinkes merekomendasikan agar limbah tidak mengendap lebih dari 24 jam.

"Karena itu akan menimbulkan bau, mengundang lalat, kecoa, tikus dan bisa menimbulkan penyakit. Ini berbahaya," tegas Amir.

Untuk penanganan limbah, Dinkes Banyuwangi, merekomendasikan dapur MBG untuk bekerjasama dengan pihak terkait untuk pengolahan, misalnya untuk pakan ternak. Sejumlah dapur MBG lain di Banyuwangi dilaporkan sudah menjalankan arahan ini, sehingga tidak menimbulkan masalah limbah.

Namun, dapur MBG yang berkantor di jalur masuk perumahan PGMP, Desa Dadapan, ini dinilai cukup membandel karena belum menjalankan rekomendasi Dinkes terkait IKL. Khususnya sistem pengolahan sampahnya.

Ancaman Ditutup Jika Tetap Membandel

Amir menambahkan, jika dapur MBG tidak memiliki sistem pengolahan sampah sendiri, mereka disarankan bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Kelurahan atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pembuangan.

Dinkes Banyuwangi mengimbau warga perumahan PGMP yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keluhan kepada pengelola atau Kepala SPPG. Namun, jika keluhan telah disampaikan dan dapur MBG tetap membuang sampah ke TPS perumahan, Dinkes meminta warga untuk segera melapor.

"Infokan ke Dinas, nanti kita rekomendasikan ditutup. Kalau masih seperti itu namanya problem bagi lingkungan. Itu yang kita rekomendasikan," tandas Amir.

Tim dari Kabupaten, lanjut Amir, akan diturunkan untuk melakukan audit di SPPG milik Yayasan Dua Srikandi Mandiri, jika permasalahan berlanjut. Dapur MBG yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan menimbulkan masalah lingkungan akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti atau dianggap tidak memenuhi syarat operasional.

Terkait hal tersebut awak media belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Kepala SPPG, Dana Wijaya.

Untuk diketahui, Dapur MBG yang berlokasi di jalur masuk PGMP, Desa Dadapan, ini melayani setidaknya 3.630 siswa di wilayah Desa Dadapan, Desa Kedayunan, Desa Kalirejo, Desa Pondoknongko, dan Desa Pendarungan. Dengan jumlah layanan yang masif tersebut, volume limbah sampah yang dihasilkan pun tentu sangat besar.

Saat limbah sampah dibuang di TPS milik perumahan PGMP, bisa dibayangkan bagaimana bau yang harus dihirup warga. Belum lagi lalat yang kini berdatangan.

“Kami berharap pemerintah bisa merespon, jangan sampai apa yang dilakukan pihak pengelola dapur MBG, malah mencoreng citra baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap SA, salah satu warga perumahan PGMP.

“Karena keluhan-keluhan dari warga pun tidak pernah ada tanggapan. Padahal warga selama ini diam, termasuk saat mendengar kabar ada kru dapur MBG yang sampai harus dirawat dirumah sakit setelah mencicipi makanan,” imbuhnya. (*)