TIMES JATIM, MADIUN – Sektor pertanian dinilai belum bisa menjadikan petani sejahtera. Ketersediaan pupuk, dan anjloknya harga gabah saat panen selama ini menjadi problem klasik. Tani Merdeka Indonesia (TMI) menjadi salah satu organisasi yang mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani.

"Target kita adalah mencetak 10 ribu orang kaya baru (OKB). Yaitu petani-petani sukses dan mandiri sesuai arahan pusat," ujar Riki Septiadi Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Timur, Sabtu (9/8/2025).

Riki menyatakan keuntungan di sektor pertanian selama ini dikuasai segelintir pihak saja. Pemerintah saat ini membuat kebijakan dan program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh petani. "Dengan kerja sama dan saling bahu membahu nantinya tidak lagi monopoli. Bahaya kalau yang mengontrol sebagian kecil orang saja," tegas Riki.

Menurut Riki, fokus Tani Merdeka Indonesia saat ini adalah mengawal harga beli gabah dan jagung sesuai patokan pemerintah. Yakni Rp5.500 per kilogram untuk jagung dan gabah Rp 6.500 per kilogram. Serta ikut mengawasi ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi.

"Jaminan harga yang sudah ditetapkan pemerintah adalah upaya melindungi petani. Untuk pupuk, jalurnya sekarang lebih sederhana. Tidak lagi banyak pintu dan berlapis-lapis," ujar Riki.

Tani Merdeka Indonesia juga berperan sebagai pengawas dan penghubung antara petani dengan Bulog. Beberapa daerah di Jawa Timur sudah melakukan kerjasama cukup efektif Bulog. Antara lain Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi. "Hasil positif di daerah-daerah ini menjadi modal kami untuk membuat gebrakan baru," kata Riki.

Riki mengungkapkan, Tani Merdeka Indonesia adalah organisasi di bawah komando Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Dewan Penasehat organisasi ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto.

Tujuan utama Tani Merdeka Indonesia adalah sebagai jembatan agar program pemerintah pusat bisa langsung menyentuh para petani. "Kami berperan sebagai fasilitator. Menampung keluhan petani dan menyampaikan ke pusat. Kami menjadi tangan dan telinga pemerintah di sektor pertanian," ungkapnya.

Di wilayah eks Karisidenan Madiun telah dilantik dewan pengurus daerah (DPD) kota dan kabupaten. Pelantikan dilakukan di kantor Bakorwil I Madiun pada Sabtu 9 Agustus 2025. "Ada tujuh DPD yang dilantik bersama. Yakni Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Nganjuk dan Kota Madiun," ujar Dimas Ramdhana Prasetya Ketua Panitia Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Madiun Raya. (*)