TIMES JATIM, BANYUWANGI – Zamroni SH, anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, meminta eksekutif berkomitmen untuk tidak menaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Saat ini ekonomi sedang sulit, kami berharap eksekutif tidak menaikan tarif PBB,” katanya, Sabtu (9/8/2025).

Pernyataan itu dilontarkan menyusul beredarnya isu adanya kenaikan tarif PBB-P2, sebesar 200 persen pasca disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, oleh Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Banyuwangi, pada Rabu, 6 Agustus 2025 lalu.

Zamroni bersyukur, sejumlah pihak telah membrikan penyanggahan bahwa kabar kenaikan tarif PBB-P2 tidak benar. Mulai dari Ketua Gabungan Komisi II dan Komisi III Untuk Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, H. M. Ali Mahrus, SH I, MH dan Wakil Ketua, Emy Wahyuni Dwi Lestari. Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin, Pj Sekda Kabupaten Banyuwangi, Dr. Ir. Guntur Priambodo, MM, dan lainnya.

“Kami senang sekali, telah dijelaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif PBB-P2. Kami minta ada komitmen untuk ini, artinya benar-benar tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” beber Zamroni.

“Kami tidak ingin penjelasan yang disampaikan hanya untuk meredam gejolak saja, hanya untuk menyenangkan masyarakat saja,” imbuhnya.

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dia meminta agar hal itu dilakukan dengan tidak menambah beban masyarakat.

“Peningkatan PAD bisa dari luar pajak, bisa dengan pemanfaatan aset daerah, pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), pengelolaan kekayaan daerah, melalui pintu investasi dan masih banyak lagi,” ujarnya.

Menurut Zamroni, Banyuwangi memiliki potensi yang luar biasa. Mulai dari potensi pariwisata hingga Sumber Daya Alam (SDA). Jika semua dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, dia meyakini bukan hanya akan berimbas besar pada peningkatan PAD. Tapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)