TIMES JATIM, SURABAYA – Sejumlah massa gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil di Surabaya kembali melakukan aksi demo #Indonesia Gelap di Halaman Gedung DPRD Jatim, Jumat (21/2/2025).

Gerakan massa yang mengatasnamakan Arek Gerak dan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Jawa Timur itu membawa berbagai banner  tuntutan. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk protes. 

Demo ini merupakan aksi kedua setelah pekan lalu. Ada empat substansi tuntutan yang diteriakkan.

Yaitu sahkan undang-undang pro rakyat (RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak undang-undang anti rakyat (Revisi UU TNI dan Polri, Revisi UU Minerba dan Kejaksaan), evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat, serta batalkan kebijakan yang membahayakan demokrasi.

Efisiensi anggaran dan kabinet gemuk masih menjadi sorotan dalam aksi orasi. Kabinet gemuk dinilai menjadi penyebab pemangkasan berbagai anggaran mulai anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Begitu pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipandang perlu diaudit ketat menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik hingga usulan pembatalan program.

Pengamanan polisi dan kawat berduri di Gedung DPRD Jatim saat aksi demo Indonesia Gelap, Jumat (21/2/2025). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Tuntutan aksi Indonesia Gelap didasarkan pada kajian dan fakta yang kuat, kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki," terang korlap aksi, Thanthowy.

"Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar," tambahnya.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan Batara Goa dan Fuad Bernardi menemui ratusan massa. Yordan memastikan akan memperjuangkan aspirasi mereka.

"Kami sudah menjelaskan bahwa kami akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka, kami akan mengawal program pemerintah, memastikan bahwa dalam pelaksanaannya rakyat tidak boleh jadi korban," katanya.

Tuntutan kepada kebijakan pemerintah pusat tersebut, akan diakomodir oleh DPRD Jatim.

"Nah kami di jatim, ya pastinya karena memang itu kebijakan dari pusat, ya hal yang bisa kami lakukan itu adalah bagaimana nanti kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan dari para massa, dari para demostran untuk nanti kita bisa sampaikan ke pemerintah pusat untuk menjadi pertimbangan nantinya," jelasnya.

Sementara terkait tuntutan aksi demo Indonesia Gelap jilid I beberapa waktu lalu, Yordan memastikan telah meneruskan aspirasi ke pusat.

"Ya, kan sudah di posting di sosial media, terus juga sudah disampaikan ke pemerintah pusat," kata Yordan.

Sementara itu, massa terus meminta agar Ketua DPRD Jatim mau menemui mereka. Namun saat ini, dikatakan Yordan, ketuanya tengah melakukan reses.

"Ya kan sekarang masa reses, jadi kan memang masa reses sehingga ya sebenarnya Anggota DPRD tidak ada di posisi sekarang, DPRD. Cuma karena kami berdua ini Dapilnya Surabaya, jadi kita bisa menemui teman para di masyarakat," tambahnya. (*)