TIMES JATIM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Ponorogo, Jumat (21/2/2025) sore. Mereka menuntut agar pemerintah  mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Para mahasiswa melakukan demonstrasi dengan membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat satire.

Saat melakukan orasi, para mahasiswa juga ditemui oleh anggota DPRD Ponorogo, Eko Rekno Setyani dan Mahfud Arifin.

Unjuk rasa ini mendesak pemerintah untuk mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap sebagai langkah pemotongan anggaran secara besar-besaran dan berpotensi mengurangi pendanaan untuk sektor vital.

“Banyak anggaran yang dipangkas baik sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan demonstran, Nanda Dwi Yanuari, kepada wartawan.

Pihaknya juga menuntut Presiden Prabowo untuk mengkaji dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), pasalnya banyak memangkas anggaran dari berbagai sektor.

“Dimana pemangkasan anggaran (sektoral) itu diarahkan atau dialokasikan ke MBG. Serta MBG ini dirasa masih tidak tepat sasaran," ujarnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi Gerindra, Eka Rekno Setyani mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut.

“Demonstrasi ini tidak hanya terjadi di Ponorogo, bahkan hampir di seluruh Indonesia, mahasiswa menyuarakan tuntutan pencabutan Inpres efisiensi anggaran tersebut," ungkapnya.

Sebenarnya, Presiden Prabowo itu menghendaki efisiensi anggaran tersebut untuk sektor pendidikan tetap berjalan sesuai peruntukannya.

"Pengelolaan anggaran khususnya pendidikan bisa digunakan sebaik mungkin dan lebih baik lagi," tukas Eka Rekno Setyani. (*)