TIMES JATIM, PACITAN – Hingga menjelang tutup tahun anggaran 2025, realisasi Belanja Daerah Pemkab Pacitan baru mencapai Rp1,138,42 triliun atau 64,85 persen dari total pagu Rp1.755,44 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, angka itu menandakan bahwa lebih dari sepertiga anggaran belanja belum benar-benar bergerak. 

Padahal, waktu yang tersisa menuju akhir tahun tinggal hitungan minggu. Kondisi ini terutama terlihat pada belanja-belanja strategis yang bersentuhan langsung dengan pembangunan fisik dan pelayanan publik.

Ironisnya, di tengah kebutuhan percepatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, justru belanja modal yang seharusnya menjadi mesin pembangunan justru menjadi pos dengan serapan paling lambat.

Secara keseluruhan, APBD Pacitan 2025 juga mengalami penyusutan dibanding tahun sebelumnya. 

Anggaran belanja daerah tercatat turun 6,87 persen. Dari semula disahkan di kisaran Rp1,7 triliun, APBD mengalami penyesuaian di tengah tahun menjadi sekitar Rp1,739 triliun, mengikuti koreksi proyeksi pendapatan.

Belanja Pegawai Hampir Habis, Belanja Modal Tertinggal

Jika ditelisik lebih dalam, kontras antarpos belanja terlihat cukup mencolok. Belanja pegawai justru nyaris tuntas. Dari pagu Rp786,05 miliar, realisasi sudah mencapai Rp769,31 miliar atau 97,87 persen. Artinya, pos ini relatif aman dan stabil.

Sebaliknya, belanja modal masih jauh dari harapan. Dari total anggaran Rp154,62 miliar, baru terserap Rp60,76 miliar atau sekitar 39,30 persen. Ini menjadi serapan terendah di antara seluruh pos belanja sepanjang 2025.

Untuk belanja barang dan jasa, realisasi tercatat Rp365,39 miliar dari pagu Rp499,26 miliar, atau 73,19 persen. 

Sementara belanja lainnya yang mencakup hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, hingga belanja tidak terduga telah terealisasi Rp277,32 miliar dari pagu Rp315,51 miliar, atau 87,90 persen.

Dalam kelompok belanja lainnya tersebut, bantuan keuangan menjadi yang paling dominan dengan realisasi Rp237,29 miliar dari pagu Rp269,03 miliar. Belanja hibah terealisasi Rp27,97 miliar, sedangkan belanja bantuan sosial bahkan sedikit melampaui pagu, yakni Rp0,78 miliar dari anggaran Rp0,68 miliar.

Pendapatan Cukup Stabil, Masalah Ada di Belanja

Menariknya, kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya pendapatan daerah. Dari target pendapatan Rp1.742,15 miliar, realisasi pendapatan Pacitan hingga akhir tahun tercatat Rp1.433,19 miliar atau 82,27 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp203,12 miliar dari target Rp248,74 miliar. Pajak daerah menjadi penyumbang utama dengan realisasi Rp72 miliar atau 91,31 persen. Bahkan, retribusi daerah tampil menonjol karena melampaui target, dengan capaian Rp124,46 miliar atau 213,86 persen.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat melalui skema TKDD terealisasi Rp1.145,63 miliar atau sekitar 81 persen dari target. Pendapatan transfer antar daerah juga nyaris menyentuh target, dengan realisasi 98,64 persen.

Artinya, secara fiskal, Pacitan tidak sedang mengalami krisis kas. Persoalan utamanya bukan kekurangan uang, melainkan kecepatan dan efektivitas membelanjakan anggaran.

BKD Fokus pada Target

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Deni Cahyantoro, mengakui bahwa hingga awal Desember 2025, serapan APBD memang belum optimal. Saat itu, realisasi anggaran baru menyentuh 77,24 persen, sementara waktu menuju akhir tahun tinggal kurang dari sebulan.

“Hingga awal Desember, realisasi anggaran baru mencapai 77,24 persen, padahal waktu menuju penutupan tahun anggaran kurang dari satu bulan,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Meski demikian, Deni meminta publik tidak buru-buru panik. Menurutnya, rendahnya serapan bukan hal baru dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa ukuran kinerja tidak semata-mata diukur dari habis atau tidaknya anggaran.

“Tidak perlu bingung soal realisasi. Yang penting target capaiannya. Kalau target sudah tercapai, uang tidak harus dihabiskan,” tegasnya.

Dari total APBD sekitar Rp1,746 triliun, realisasi hingga awal Desember tercatat Rp1,348 triliun.

Belanja Modal Tetap Jadi Sorotan

Meski pemerintah daerah mencoba menenangkan situasi, rendahnya belanja modal tetap menyisakan tanda tanya. 

Pasalnya, belanja ini berkaitan langsung dengan pembangunan jalan, jembatan, drainase, hingga fasilitas publik yang mayoritas dikerjakan Dinas PUPR.

Serapan yang rendah berpotensi menunda manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih bergantung pada infrastruktur dasar.

Masih sesuai data DJPK, dari pagu belanja barang dan jasa sekitar Rp499 miliar, realisasi pada periode tertentu baru menyentuh Rp293 miliar. Sementara belanja modal bahkan hanya Rp46 miliar dari pagu Rp154 miliar.

Deni menyebut, kondisi tersebut lazim terjadi karena banyak proyek konstruksi baru menunjukkan progres signifikan di penghujung tahun anggaran.

“Biasanya pekerjaan konstruksi memang baru dikebut di bulan Desember. Jadi penyerapan akan terlihat meningkat menjelang akhir tahun,” jelasnya.

Namun, pola penumpukan realisasi di akhir tahun ternyata menyimpan risiko, mulai dari kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, hingga dampak jangka panjang bagi publik.

Realisasi belanja APBD Pacitan 2025 yang masih tertahan di angka 64,85 persen tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada tercapainya tujuan percepatan insfrastruktur hingga pengentasan kemiskinan. (*)