TIMES JATIM, BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah, menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi sektor pertanian yang semakin terpuruk. Ni'mah mendorong pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran yang lebih berpihak kepada para petani, terutama setelah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengurangi jatah pupuk bersubsidi.

"Kami jujur hari ini sangat prihatin terhadap sektor pertanian. Karena adanya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yang membuat alokasi pupuk subsidi dikurangi," kata Ni'mah, Kamis (4/10/2024).

Dampak Permentan Nomor 10 Tahun 2022

Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengatur bahwa hanya beberapa komoditas yang berhak menerima alokasi pupuk bersubsidi, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, tebu, kopi, dan kakao. Namun, menurut Ni'mah, kebijakan ini berdampak negatif bagi petani yang menggarap lahan untuk tanaman di luar komoditas yang disebutkan.

"Kami berharap kepada pemerintah pusat agar anggaran berpihak kepada petani," ujar politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Sektor Pertanian: Tulang Punggung Perekonomian Daerah

Ni'mah menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Banyuwangi. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah sangat signifikan, dan pengurangan alokasi pupuk subsidi dapat memperburuk kondisi ekonomi para petani, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian daerah secara keseluruhan.

"Pertanian adalah sektor yang sangat penting," cetus Ni'mah. Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemerintah dalam mendukung sektor pertanian harus diperkuat dengan kebijakan yang tepat dan bantuan anggaran yang memadai.

DPRD Banyuwangi berharap agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani. Pengurangan subsidi pupuk, jika tidak diatasi, berpotensi menurunkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ni'mah menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk meringankan beban petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi dan memastikan petani tetap mendapatkan dukungan yang layak," tutupnya. (*)