TIMES JATIM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa merespons cepat penanganan pascabanjir Situbondo dengan menginstruksikan jajarannya agar segera melakukan perbaikan saluran irigasi yang mengairi sawah delapan desa di Kabupaten Situbondo pascabanjir yang terjadi pada 21 Januari 2026 lalu.

Khofifah menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merespons cepat dampak bencana, khususnya pada infrastruktur pengairan yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

"Perbaikan irigasi ini kami pastikan segera diselesaikan dalam tiga hari ini  agar aliran air ke lahan pertanian kembali normal dan aktivitas petani tidak terganggu," ujar Khofifah di Surabaya, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, proses perbaikan irigasi diperkirakan berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Januari 2026.

Perbaikan tersebut ditujukan untuk memulihkan suplai air ke lahan pertanian seluas 1.336 hektare yang tersebar di delapan desa, yakni Desa Gunung Putri, Selomukti, Trebungan, Sumberpinang, Mlandingan, Selowogo, Bungatan, dan Pasir Putih.

"Dalam pelaksanaannya, kami menurunkan 31 personel, didukung 1 unit ekskavator standar, 2 unit self loader, 1 unit truck crane, 2 unit dump truck, 12 lonjor pipa diameter 20 inch, serta 400 lembar sandbag untuk memperkuat struktur sementara dan mencegah kerusakan lanjutan,” jelasnya.

Sebagai informasi, banjir yang melanda Kabupaten Situbondo beberapa waktu lalu mengakibatkan kerusakan saluran irigasi sepanjang kurang lebih 15 meter dan menyebabkan terputusnya suplai air ke lahan pertanian di delapan desa tersebut.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jatim sebelumnya telah melakukan pemasangan pipa sepanjang enam meter dengan diameter 20 inci sebanyak 12 buah, sehingga fungsi saluran irigasi dapat kembali berjalan sementara.

Selain perbaikan irigasi, Gubernur Khofifah juga mengarahkan tim teknis untuk melakukan penanganan lanjutan berupa normalisasi Sungai Lobawang.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi guna mengurangi risiko terjadinya banjir susulan di wilayah tersebut.

"Normalisasi Sungai Lobawang akan menjadi bagian dari langkah lanjutan agar kapasitas sungai meningkat dan potensi banjir ke depan bisa ditekan. Ini adalah ikhtiar bersama untuk melindungi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pertanian,” ujarnya.(*)