TIMES JATIM, BANYUWANGI – Pembangunan dan perbaikan dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan kendaraan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, tidak hanya pada momen-momen padat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menilai sarana dan prasarana dermaga di Pelabuhan Ketapang masih belum memadai untuk mendukung kelancaran operasional kapal, terutama kapal berukuran besar.

“Banyak pihak meminta kapal besar dioperasikan karena dianggap oversupply, tapi kenyataannya dermaga yang ada tidak cukup dari sisi kapasitas dan kualitas. Tidak ada breakwater, tidak ada kolam pelabuhan. Ini membuat proses seperti lashing kapal membutuhkan waktu hingga 30 sampai 45 menit,” ujar Khoiri dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kantor ASDP Ketapang, Rabu (23/7/2025).

Khoiri menegaskan perlunya pembenahan infrastruktur pelabuhan sebagai bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan aman.

“Saya sangat berharap pembenahan infrastruktur dari sisi hardware menjadi prioritas. Hari ini, 80 tahun kita merdeka, tetapi kita masih menggunakan dermaga plengsengan yang lebih layak untuk pendaratan alat perang daripada melayani lintasan penyeberangan tersibuk kedua di Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo.  (Foto : Anggara Cahya/TIMES Indonesia)

Khoiri juga menyoroti tingginya angka kecelakaan kapal dalam beberapa waktu terakhir, yang menurutnya turut dipengaruhi oleh tidak seimbangnya jumlah kapal dan dermaga yang tersedia.

“Iklim usaha yang tidak kondusif berdampak pada keselamatan. Harus ada keseimbangan antara jumlah kapal dan dermaga agar operasional tidak saling tumpang tindih. Kami harap Komisi V DPR RI bisa menciptakan sejarah dengan mendorong pembenahan menyeluruh mulai dari tata kelola dan profesionalisme,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A Rozak, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan dermaga baru di Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk. Menurutnya, proyek tersebut perlu segera dimasukkan dalam program kerja nasional.

“Dermaga baru harus segera dibangun. Idealnya tiga pasang dermaga baru, baik di Ketapang maupun Gilimanuk, untuk mengurangi antrean dan meningkatkan kapasitas layanan,” ujar Hanan.

Ia menambahkan, Komisi V akan mendorong studi perencanaan segera dilakukan sebagai tahap awal menuju pembangunan infrastruktur pelabuhan yang lebih memadai.

“Kami akan mendukung program ini agar persoalan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk bisa segera dituntaskan,” tegasnya.(*)