TIMES JATIM, SURABAYA – Gelombang dukungan terhadap skema potongan komisi sebesar 20 persen dari aplikator ojek online terus bermunculan. Kali ini, sejumlah komunitas pengemudi aktif dari berbagai daerah di Jawa Timur—termasuk Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang—menyatakan sikap menerima potongan tersebut dan menilai skema saat ini masih ideal untuk keberlanjutan layanan transportasi berbasis aplikasi.

Dalam pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI, para pengemudi menyebut bahwa persoalan utama bukan pada besaran potongan, melainkan pada keberlangsungan sistem yang menopang penghidupan mereka.

“Kami tidak masalah dengan potongan 20 persen, karena kami juga menikmati banyak benefit dari aplikator. Yang penting order tetap jalan, gacor, dan penghasilan kami cukup,” ujar Yunus Suhardiono, Ketua Komunitas Citra Garuda Gresik, Rabu (23/7/2025).

Hal serupa disampaikan Yoeli Elmerillia dari Komunitas PAUS Surabaya. Ia menyebut bahwa komisi 20 persen turut mendukung berbagai fasilitas seperti kantor layanan, asuransi kecelakaan, bantuan darurat, diskon kebutuhan lapangan, hingga kegiatan komunitas.

Sejumlah komunitas lain di kawasan Surabaya Raya seperti HORE Surabaya dan Healthy Driver Community juga menyoroti manfaat nyata yang mereka rasakan dari potongan komisi tersebut, yang dinilai turut menopang ekosistem transportasi digital.

Soroti Dampak pada UMKM

Dari wilayah Malang, para komunitas driver juga menyoroti pentingnya mempertahankan ekosistem digital yang telah terbentuk bersama pelaku UMKM. Mereka menilai wacana penurunan komisi menjadi 10 persen perlu dikaji secara lebih mendalam.

“Kami meyakini bahwa hubungan antara mitra dengan perusahaan bukan semata soal angka komisi, tapi juga soal keberlangsungan ekosistem yang selama ini menopang jutaan pencari nafkah, termasuk para pelaku UMKM,” ujar Chandra Joko Priyodigdo, Ketua Komunitas Brothers on Road.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Jeri Susanto dari Komunitas D’Gang 2.2. Menurutnya, perubahan skema komisi tanpa pengamatan langsung di lapangan dikhawatirkan justru akan berdampak negatif bagi para pengemudi maupun pengguna layanan.

Yoyok Hendrianto dari Komunitas GODER Team Malang menambahkan, “Kami menghargai perhatian pemerintah, tapi kami berharap semua rencana perubahan kebijakan seperti penurunan komisi dikaji secara menyeluruh. Ekosistem digital yang terbentuk hari ini tidak hanya melibatkan driver, tetapi juga pelaku UMKM yang menggantungkan distribusi pada platform online.”

Minta Kemenhub Libatkan Suara Mitra

Para komunitas driver di Jawa Timur meminta Kementerian Perhubungan untuk tidak mengambil keputusan secara tergesa. Mereka mendesak agar suara para mitra aktif di lapangan dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi.

“Regulasi yang menyangkut kehidupan jutaan pengemudi harus berpijak pada realita di lapangan. Kami berharap ada pelibatan nyata para mitra dalam setiap proses perumusan kebijakan,” tutup pernyataan mereka.(*)