TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Harga eceran tertinggi (HET) tabung gas LPG subsidi ukuran 3 kilogram di Kota Probolinggo naik sebesar Rp2.000 mulai Rabu (15/1/2025).

Kini, harga gas melon di tingkat pangkalan yang sebelumnya Rp16.000 per tabung menjadi Rp18.000. Kebijakan ini diterapkan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo, Ina Lusilinawati, menyebutkan jika kenaikan ini merupakan keputusan berat yang diambil pemerintah.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu guna mencegah penyalahgunaan distribusi gas subsidi ke luar daerah, seperti Bali dan provinsi lainnya, yang memiliki harga lebih tinggi.

“Jika harga tidak dinaikkan, tabung subsidi kita bisa dibawa lari ke daerah lain yang harganya lebih mahal. Ini tentu merugikan masyarakat lokal,” ujar Ina, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah juga memilih untuk tidak mengumumkan kenaikan harga jauh-jauh hari demi menghindari panic buying dan praktik penimbunan stok oleh agen retail.

“Jika kami beri tahu lebih awal, stok bisa ditimbun, dan yang kasihan adalah masyarakat kecil,” tambahnya.

Selain penyesuaian harga, pemerintah mengimbau agar pelaku usaha seperti restoran, laundry, dan kafe tidak menggunakan gas LPG bersubsidi.

Ina juga menegaskan langkah untuk meningkatkan jumlah pangkalan resmi guna memastikan distribusi sesuai aturan.

“Kami akan mengangkat pangkalan tidak resmi menjadi resmi, agar mereka bisa menjual sesuai HET yang berlaku. Dengan semakin banyak pangkalan resmi, pengawasan harga akan lebih mudah,” jelasnya.

Namun, kebijakan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sumiati, seorang ibu rumah tangga di Probolinggo, mengaku kaget dengan kenaikan harga tersebut.

“Kenaikan ini pasti berat untuk kami yang sehari-hari bergantung pada gas melon untuk masak. Harapannya jangan sampai nanti malah langka,” katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Dani, seorang pedagang gorengan di Pohsangit Kidul. Menurutnya, kenaikan harga LPG akan berdampak langsung pada biaya produksi. 

“Keuntungan kami pasti berkurang, apalagi kalau harga bahan pokok lain juga naik. Tapi ya mau bagaimana lagi, tetap harus beli,” ujarnya pasrah.

Kenaikan harga ini menjadi perhatian masyarakat Kota Probolinggo, terutama kalangan ekonomi lemah yang mengandalkan gas melon untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah berharap, melalui kebijakan ini, distribusi LPG subsidi dapat lebih tepat sasaran. (*)