TIMES JATIM, GRESIK – Agar bansos di Kabupaten Gresik Jawa Timur tepat sasaran. Pemerintah daerah setempat terus melakukan pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal ini karena menurut data, angka kemiskinan cukup tinggi. Mencapai 12% atau 166 ribu orang masih hidup miskin.

Angka 12,42% ini sedikit lebih besar dibandingkan Pemprov Jatim 10,38% dan Nasional 9,54%.

Wabup Gresik Aminatun Habibah saat berdialog dengan Kadis PMD Abu Hassan (FOTO: Akmal/TIMES Indonesia).

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyatakan data nantinya masuk akan dijadikan tolak ukur dalam menentukan bantuan sosial agar tepat sasaran.

"Jadi manfaatkan betul bulan oktober ini untuk memperbarui atau merevisi data yang ada," ujarnya di Pendopo Kecamatan Bungah pada Jumat (7/10/2022).

Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik juga menyampaikan, perangkat desa harus bisa memilah mana warganya yang pantas menerima bantuan dengan yang tidak.

"Maka kalian semua (Kepala Desa) harus bisa memilih dan memilah data yang sesuai masyarakat real, jangan sampai orang yang sudah mampu dimasukkan juga, ini harus diperhatikan betul karena hanya pihak desa yang bisa menentukan," ucapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik Ummi Khoiroh menyampaikan, berangkat dari kebutuhan akan bantuan sosial oleh masyarakat.

"Kita samakan persepsinya, mana saja yang boleh masuk dan tidak di DTKS ini, juga sirkulasi pembagian bansos yang ada mulai dari hulu sampai hilir, serta bantuan apapun dengan jenis anggaran apapun akan berlandaskan dari DTKS," ujarnya.

Kegiatan ini pemadann DTKS di Gresik untuk menangani angka kemiskinan ini dihadiri oleh Kadis PMD Abu Hasan, Camat Bungah Munir, Camat Sidayu Nuryadi serta operator pendataan dan kepala desa. (*)