TIMES JATIM, JEMBER –

Jember menjadi kabupaten dengan jumlah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K Paruh Waktu terbesar secara nasional.

​Langkah progresif ini mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Kabupaten Jember.

​Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kemanusiaan dan penghargaan atas pengabdian.

Meski diakui bahwa pengangkatan massal ini berdampak besar pada kondisi fiskal daerah, Pemkab Jember tetap memprioritaskan kejelasan status para pegawainya.

​"Ini adalah bentuk komitmen nyata dari kami, baik eksekutif maupun legislatif. Kami ingin memastikan mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mendapatkan status yang jelas," ujar Fawait usai senam bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh di Alun-alun Nusantara Jember, Jumat (9/1/2026).

"Setelah status jelas, barulah kita bicara mengenai peningkatan kesejahteraan secara bertahap," imbuhnya.

​Selain pengangkatan status, Fawait menjelaskan jika pemkab Jember juga mengambil kebijakan berani terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Di saat banyak daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi, melakukan efisiensi dengan memotong nilai TPP, Jember justru memilih untuk mempertahankan besaran TPP dalam APBD tahun 2026," jelasnya.

​Kebijakan mempertahankan TPP ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga moral dan semangat kerja ASN agar tetap memberikan pelayanan publik yang prima bagi warga Jember.

Langkah ini pun telah disepakati bersama oleh pihak legislatif Jember.

Ia mengatakan ​terkait perpanjangan kontrak bagi P3K formasi tahun 2021, Pemkab Jember saat ini sedang melakukan proses penertiban administrasi secara menyeluruh melalui BKPSDM.

"Proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi untuk memastikan tata kelola birokrasi yang lebih sehat di masa depan," ungkap Fawait. (*)