TIMES JATIM, MALANG – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi akal budi, lahir satu profesi tak tertulis yang kian subur: pelacur intelektual. Ia tidak berdiri di sudut jalan, tidak menunggu pelanggan di lorong gelap, dan tidak menjajakan tubuh. Ia menjual sesuatu yang lebih mahal akal, pengetahuan, dan nurani. Ia rapi, berjas, bertitel panjang, berbicara di forum ilmiah, tetapi diam-diam menanggalkan integritasnya demi kuasa dan kenyamanan.

Pelacur intelektual adalah mereka yang tahu kebenaran, tetapi memilih membungkamnya. Mereka paham data, mengerti konteks, dan membaca realitas dengan terang, namun saat kebenaran itu berseberangan dengan kepentingan penguasa, suara mereka mendadak serak. Logika yang semula tajam berubah tumpul. Kritik yang seharusnya lantang disulap menjadi pembenaran yang terdengar ilmiah.

Mereka bukan orang bodoh. Justru sebaliknya, mereka sangat cerdas. Kecerdasan itulah yang diperdagangkan. Dengan bahasa akademik yang rumit, mereka merias kebijakan yang timpang agar tampak rasional. 

Dengan grafik dan istilah teknokratis, mereka menutupi luka sosial yang nyata. Ketidakadilan dipoles menjadi keniscayaan, penderitaan rakyat dijelaskan sebagai “konsekuensi struktural”, dan kegagalan negara dikemas sebagai “proses transisi”.

Di ruang-ruang diskusi, mereka tampak netral. Di layar televisi, mereka hadir sebagai pakar. Di jurnal dan seminar, mereka disebut ahli. Namun netralitas itu sering kali hanyalah topeng. Di baliknya, ada kontrak tak tertulis: keamanan posisi, akses kekuasaan, proyek penelitian, jabatan, atau sekadar undangan makan malam di meja elit. Nurani ditukar dengan stabilitas. Kejujuran dikalahkan oleh kenyamanan.

Pelacur intelektual berbeda dengan orang awam yang salah paham. Kesalahan mereka bukan karena tidak tahu, melainkan karena memilih untuk tidak jujur. Mereka tahu mana yang menyimpang, tetapi mencari seribu dalih agar penyimpangan itu tampak wajar. Mereka tahu suara rakyat terpinggirkan, tetapi lebih memilih menjadi juru bicara kekuasaan ketimbang pembela publik.

Yang paling menyedihkan, pelacuran intelektual sering dibungkus dengan dalih “realistis”. Katanya, idealisme terlalu naif. Katanya, perubahan harus bertahap. Katanya, kompromi adalah jalan tengah. Padahal, yang disebut kompromi sering kali hanyalah pengkhianatan yang diberi nama halus. Realisme dijadikan alasan untuk menyerah sebelum berjuang.

Dalam sejarah, intelektual sejati selalu berdiri di sisi yang tidak nyaman. Mereka berseberangan dengan kekuasaan ketika kekuasaan menyimpang. Mereka memilih sunyi dan risiko ketimbang tepuk tangan dan fasilitas. 

Namun hari ini, sebagian intelektual justru berlomba mendekat ke pusat kuasa. Bukan untuk mengoreksi, melainkan untuk mengamankan diri. Bukan untuk mencerahkan, melainkan untuk mempermanis narasi.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi kebisingan semu. Opini-opini yang lahir bukan untuk membuka kesadaran, tetapi untuk mengarahkan persepsi. Masyarakat dicekoki analisis yang tampak canggih, tetapi miskin keberpihakan pada keadilan. Kritik dikaburkan, konflik dipoles, dan kegelisahan rakyat dianggap sekadar gangguan statistik.

Pelacur intelektual adalah bahaya laten demokrasi. Mereka tidak merobohkan sistem secara frontal, tetapi menggerogotinya dari dalam. Dengan otoritas keilmuan yang mereka miliki, kebohongan menjadi sahih. Ketika kebohongan dibungkus ilmu, ia lebih sulit dilawan. Publik dibuat ragu, kritik dilemahkan, dan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan moral.

Ironisnya, mereka sering mengklaim berbicara atas nama objektivitas. Padahal, objektivitas tanpa keberanian moral hanyalah sikap aman. Netralitas di tengah ketidakadilan bukanlah kebajikan, melainkan keberpihakan yang disamarkan. Dalam situasi timpang, diam berarti memilih sisi yang kuat.

Kita tentu tidak bisa memaksa setiap intelektual menjadi pahlawan. Namun ada garis batas yang tidak boleh dilanggar: kejujuran. Ketika pengetahuan diperalat untuk membenarkan yang salah, saat itulah intelektual kehilangan maknanya. Gelar akademik menjadi kosong, dan kampus kehilangan rohnya.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar. Yang langka adalah intelektual yang berani. Berani mengatakan tidak ketika semua orang berkata iya. Berani berdiri sendiri ketika arus mengalir deras. Berani menolak fasilitas yang menuntut pembungkaman nurani.

Pelacur intelektual mungkin hidup nyaman hari ini. Namun sejarah selalu punya ingatan panjang. Nama-nama yang menjual kebenaran akan tercatat, bukan sebagai pemikir besar, melainkan sebagai pengkhianat sunyi. Sementara mereka yang setia pada nurani, meski sering kalah dan disisihkan, akan tetap dikenang sebagai penjaga akal sehat zaman.

Untuk apa pengetahuan jika ia tidak digunakan untuk membela yang lemah? Untuk apa kecerdasan jika ia hanya menjadi alat legitimasi kuasa? Intelektual sejati tidak diukur dari seberapa dekat ia dengan kekuasaan, tetapi dari seberapa jauh ia berani menjaga jarak demi kebenaran. Dan di titik itulah, pelacur intelektual selalu gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena memilih menjual nurani.

***

*) Oleh : Burhanuddin, Kader PMII Cabang Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.