TIMES JATIM, MALANG – Operasi tangkap tangan selalu datang seperti kilat di siang bolong. Mendadak, mengejutkan, lalu menyisakan percakapan panjang di ruang publik. Kamera menyorot wajah-wajah tertunduk, koper hitam dibuka, dan angka-angka disebutkan dengan nada datar. 

Namun di balik peristiwa itu, ada cerita yang jauh lebih sunyi: bagaimana uang perlahan menyelinap ke ruang kebijakan, menggerakkan pena kekuasaan, dan membelokkan arah negara.

Kita sering terpaku pada siapa yang ditangkap, berapa besar uangnya, dan pasal apa yang dikenakan. Padahal, yang jauh lebih penting adalah ekosistem yang memungkinkan praktik itu berulang. 

Pengusaha yang terjaring OTT bukanlah meteor yang jatuh tiba-tiba; mereka adalah bagian dari tata kelola politik yang lama membiarkan hubungan simbiotik antara modal dan kekuasaan tumbuh tanpa pengawasan memadai.

Dalam sistem demokrasi elektoral yang mahal, politik membutuhkan biaya besar. Kampanye, logistik, pencitraan, hingga konsolidasi kekuasaan menuntut dana yang tak sedikit. 

Di celah kebutuhan itulah pengusaha masuk, bukan sekadar sebagai donatur, tetapi sebagai investor kebijakan. Modal ditanam hari ini, regulasi dipanen esok hari. OTT hanya memotret ujung gunung es dari praktik panjang tersebut.

Pengusaha yang menggerakkan kebijakan politik sejatinya tidak selalu tampil kasar. Mereka hadir rapi, berdasi, dan bicara tentang investasi serta pertumbuhan ekonomi. Bahasa yang digunakan terdengar teknokratis, seolah netral. 

Namun di balik narasi pembangunan itu, sering tersembunyi kepentingan sempit: izin dipercepat, aturan dilonggarkan, atau proyek diarahkan. Kebijakan publik pun berisiko berubah menjadi katalog kepentingan privat.

Operasi tangkap tangan menjadi penting bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai alarm sosial. Ia mengingatkan bahwa negara bisa dibajak secara halus, bukan lewat kudeta, melainkan lewat transaksi. 

Uang bekerja senyap, tetapi dampaknya nyata: tata ruang rusak, sumber daya dieksploitasi, dan keadilan publik terpinggirkan. Saat pengusaha menjadi sutradara kebijakan, rakyat sering kali hanya menjadi figuran.

Masalahnya, kita terlalu sering memaknai OTT sebagai drama individu. Seolah persoalan selesai ketika satu atau dua orang diborgol. Padahal, sistem yang melahirkannya tetap utuh. Selama politik tetap mahal dan transparansi setengah hati, pengusaha akan selalu menemukan jalan masuk. OTT berulang justru menjadi tanda bahwa pencegahan belum bekerja optimal.

Di sinilah paradoks demokrasi kita. Di satu sisi, kita menjunjung tinggi pemilu sebagai mekanisme kedaulatan rakyat. Di sisi lain, biaya demokrasi yang tinggi membuka ruang ketergantungan pada modal besar. Ketika kebijakan lahir dari utang politik, maka publik membayar bunganya dalam bentuk layanan buruk, lingkungan rusak, dan ketimpangan yang menganga.

Pengusaha tentu tidak salah karena berbisnis. Yang menjadi masalah adalah ketika garis batas antara kepentingan usaha dan kepentingan publik kabur. Negara yang sehat justru membutuhkan dunia usaha yang kuat dan taat aturan. Namun ketika pengusaha merasa perlu “mengamankan” kebijakan dengan amplop atau koper, itu tanda bahwa sistem regulasi dan pengawasan telah gagal membangun kepercayaan.

OTT seharusnya mendorong refleksi kolektif. Bukan hanya pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partai politik, birokrasi, dan dunia usaha itu sendiri. Politik perlu didanai secara transparan dan akuntabel. Dunia usaha perlu berani bersaing secara fair tanpa jalan pintas. Dan publik perlu terus mengawasi, sebab kekuasaan yang tidak diawasi akan selalu tergoda.

Lebih dari sekadar penindakan, kita membutuhkan reformasi relasi antara uang dan kekuasaan. Pendanaan politik yang jelas, keterbukaan lobi kebijakan, dan perlindungan bagi pelapor adalah prasyarat mutlak. Tanpa itu, OTT hanya akan menjadi ritual rutin yang ramai sesaat lalu dilupakan.

Pada akhirnya, operasi tangkap tangan adalah cermin. Ia memantulkan wajah demokrasi kita yang masih belajar membatasi diri dari godaan uang. Setiap koper yang dibuka adalah pertanyaan yang dibuka pula: apakah kebijakan ini lahir untuk rakyat, atau untuk mereka yang mampu membayarnya?

Selama pengusaha masih bisa menggerakkan kebijakan dari balik layar, dan selama politik masih memelihara ketergantungan pada modal gelap, OTT akan terus hadir sebagai kabar duka yang berulang. Dan kita, sebagai publik, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada penangkapan, tetapi berlanjut pada pembenahan sistem yang membuat keadilan tak lagi bisa dibeli.

***

*) Oleh : Andriyady, SP., Penulis dan Pengamat Sosial Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.