TIMES JATIM, SURABAYA – Sektor pertanian, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Jawa Timur, menghadapi tantangan serius. Data terbaru menunjukkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ini terus menurun.

Abdullah Abu Bakar, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan intervensi dengan program inovatif guna menyelamatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Bumi Majapahit.

Menurut Abdullah Abu Bakar, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mengungkap fakta mengejutkan: kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur terus mengalami penurunan setiap tahun.

“Hal ini perlu menjadi perhatian Pemprov agar tidak semakin turun menurun setiap tahunnya," ujar mantan Wali Kota Kediri ini, pada Jumat (11/7/2025).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencatat, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur turun dari 11,88% pada tahun 2020 menjadi 10,66% pada tahun 2024. Penurunan ini, meskipun terlihat kecil, dapat berdampak besar jika dibiarkan.

“Jika hal ini dibiarkan tentunya sangat bahaya sekali dalam mendukung program pemerintah pusat yaitu swasembada pangan," jelasnya, menyoroti ancaman terhadap ketahanan pangan nasional yang bergantung pada produksi daerah seperti Jatim.

Melihat tren negatif ini, Abu Bakar mendesak Pemprov Jawa Timur untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan perlunya tindakan konkret agar penurunan tidak berlanjut.

“Dengan adanya data dari BPS tersebut membuka mata agar membuat program lebih bagus. Ada intervensi dari pemerintah agar punya inovasi untuk terus meningkatkan PDRB pertanian. Caranya tentu membuat program yang bisa meningkatkan produk pertanian," paparnya.

Ia menambahkan, Dinas Pertanian Jawa Timur harus memiliki strategi jitu untuk mendorong kembali kenaikan PDRB dari sektor vital ini.

Selain itu, Abdullah Abu Bakar juga menyoroti pentingnya dukungan nyata pada sektor pertanian, termasuk pemberdayaan petani, penyediaan alat dan mesin pertanian modern, serta kemudahan akses pembiayaan dan pasar. Baginya, peningkatan produksi saja tidak cukup.

"Dan yang lebih penting lagi, saya menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga kesejahteraan petani sebagai pelaku utama," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, BPS Jawa Timur juga mencatat penurunan nilai tukar petani (NTP) di Jawa Timur. Pada Februari 2025, NTP tercatat 110,90 atau turun 2,08%, dan kembali turun pada April 2025 menjadi 109,47 atau turun 1,92%. Data ini semakin menguatkan urgensi intervensi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan para pahlawan pangan di Jawa Timur. (*)