TIMES JATIM, MOJOKERTO – Kota Mojokerto kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat ketiga nasional. Prestasi ini atas penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan skor 98. Prestasi ini juga menempatkan Kota Mojokerto sebagai yang terbaik di Provinsi Jawa Timur.

Penilaian MCP, yang dilakukan oleh KPK, mengukur kinerja pemerintah daerah dalam delapan area intervensi yang mencakup berbagai sektor penting dalam pengelolaan pemerintahan. Pada penilaian ini, Kota Mojokerto berhasil meningkatkan nilai pada masing-masing area intervensi dari penilaian tahun lalu. Bahkan mencapai nilai 100, pada enam area intervensi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan optimalisasi pajak.

Dua area lainnya, yaitu pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), memperoleh nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan area intervensi lainnya. Pengawasan APIP mendapatkan nilai 92, sedangkan pengelolaan BMD meraih nilai 94. Meskipun begitu, Pemkot Mojokerto menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan dua area ini agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi ini.

"Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini, dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, kami juga menyadari bahwa ini bukanlah nilai akhir, jadi kami akan terus berupaya untuk menjadi lebih baik,” kata Gaguk, Selasa (4/2/2025).

Gaguk menambahkan bahwa untuk meningkatkan kinerja di dua area intervensi yang mendapat nilai lebih rendah, Pemkot Mojokerto sudah menyusun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.

"Kami akan lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pengawasan APIP dapat berjalan dengan lebih baik. Sedangkan untuk pengelolaan BMD, kami akan mempercepat proses sertifikasi aset tanah, menyelesaikan sengketa atau masalah aset yang masih dikuasai pihak ketiga, serta memastikan pelaporan BMD dilakukan tepat waktu dan akurat," lanjutnya.

Gaguk juga menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja sama yang solid antara Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh pihak terkait. Dimulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat yang turut mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Ini adalah buah dari komitmen bersama untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang terbaik. Ke depan, kami akan terus berusaha agar kualitas kinerja pemerintah daerah semakin meningkat, dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya," tegas Gaguk.

Gaguk berharap agar prestasi ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Mojokerto untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

"MCP adalah alat ukur yang sangat berguna bagi kami untuk mengevaluasi diri dan mengetahui area yang perlu diperbaiki. Kami akan terus belajar dan berupaya agar Kota Mojokerto terus on the track dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada pelayanan terbaik untuk masyarakat," pungkas Gaguk. (*)