TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Gus Haris dan Ra Fahmi dihadapkan pada tantangan sumber daya keuangan terbatas, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang baru dilantik. Tapi parpol koalisi yakin, tantangan itu bisa diatasi dengan luasnya jaringan yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi; dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma saat dihubungi terpisah, Rabu (19/2/2025) dan Kamis (20/2/2025).

Golkar dan PPP merupakan pengusung Gus Haris-Ra Fahmi dalam Pilkada 2024, bersama Partai Gerindra, PKB, dan PKS. Mahdi didapuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan dengan jargon Sae tersebut.

Gus Haris adalah dewan pembina Partai Gerindra Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Ra Fahmi merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo.

“Insyaallah lewat jaringan teman-teman (koalisi), semua yang jadi program akan terwujud,” kata Mahdi.

Mahdi menegaskan, parpol koalisi solid dan kuat untuk mengawal program kepala daerah dengan latar belakang pesantren itu. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, menurutnya tidak berdampak signifikan.

“Karena yang kena efisiensi itu, yang tidak berkaitan langsung dengan program. Seperti perjalanan dinas dan seremonial,” kata pria yang juga anggota DPRD Jatim itu kepada TIMES Indonesia.

Tantangan kemampuan anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi juga disampaikan Oka Mahendra Jati Kusuma. “Punya banyak cita-cita, tapi terbentur dengan sumber daya anggaran,” kata pria yang juga Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ini.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Oka, menjalankan program akan terasa berat jika hanya mengandalkan APBD. Solusinya, nakhoda baru Kabupaten Probolinggo bisa mengambil celah anggaran di luar APBD.

“Komunikasi dengan kementerian, dan provinsi atau gubernur,” terang Oka perihal alternatif anggaran program pembangunan daerah.

Kawal Program Sae

Sebagai Ketua DPRD dan pimpinan parpol pemenang Pileg 2024, Oka mengatakan pihaknya  akan mendukung penuh program Probolinggo Sae dari Gus Haris dan Ra Fahmi. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Jangka pendeknya, terkait dengan program 100 hari kerja dari pasangan kepala daerah dengan jargon Sae ini. Selain memberi masukan ide, DPRD juga memberikan masukan berkenaan dengan pergeseran anggaran untuk realisasi program 100 tersebut.

Dalam jangka panjang, DPRD akan mendukung program kepala daerah lewat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. “Akan kami kawal dan realisasikan bersama,” ujarnya. (*)