TIMES JATIM, BANYUWANGI – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Banyuwangi), tegaskan bahwa dalam pelaksanaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tidak ada biaya. Hal tersebut, terungkap saat tim GTRA melakukan identifikasi TORA di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (10/10/2022).

"Setahu saya, sesuai petunjuk untuk TORA tidak ada biaya apapun," kata Samsi, anggota Tim GTRA Banyuwangi.

Samsi menjelaskan, belum mendengar atau mengetahui bila ada penarikan sejumlah dana dari masyarakat. Kalaupun ada, penarikan yang entah dilakukan oleh oknum atau pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab itu bukan merupakan bagian tim GTRA.

"Kalaupun ada, itu jelas diluar kami. Jadi, kita kembalikan kepada masyarakat," tuturnya.

Tim GTRA, lanjut Samsi, saat ini pebih berfokus terhadap identifikasi data secara langsung kepada masyarakat. Dengan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data secara langsung, sesuai data yang telah diterima. Identifikasi, sebagai langkah awal untuk memastikan data tervalidasi akurat sehingga mencegah munculnya permasalahannya dikemudian hari.

"Agar nanti setelah usulan, tidak timbul masalah. Makanya kita turun langsung mengecek by name, by addres," ungkapnya.

Diketahui, beberapa hari terakhir Tim GTRA Banyuwangi melakukan identifikasi langsung dilapangan di desa-desa yang telah mengusulkan TORA. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi dilakukan untuk memastikan data yang telah masuk benar-benar ada dan valid. Dengan melibatkan tim lintas instansi, dibantu dengan teman-teman dari desa yang bersangkutan.

Program reforma agraria yang merupakan program pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, untuk menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian, untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, tujuan lain untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Serta, pemerintah juga berharap program ini dapat memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menyelesaikan konflik agraria.

Dari tujuan mulia yang digaungkan pemerintah untuk masyarakat tersebut, diduga ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kondisi lapangan untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat. Dengan berbagai dalih digunakan untuk memperlancar aksinya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Tupon berdalih jika di desanya telah terjadi penarikan dana untuk TORA. Pihaknya mengakui, bahwa kalau program dari pemerintah tersebut, gratis. Namun, untuk konsumsi membutuhkan biaya.

"Programnya gratis, namun untuk makan dan minum temen-temen ada biayanya," kilah Kades Tupon.

Tupon menjabarkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, mulai permintaan pembentukan kelompok dan tim dalam TORA Bumiharjo. Namun, terkait mekanisme adanya penarikan sejumlah uang kepada warga, itu bukan merupakan kewenangannya, bahkan diluar pengetahuannya sebagai orang pertama di Desa Bumiharjo.

"Soal penarikan uang itu, bukan urusan saya. Itu urusan panitia lama," bebernya.

Desa Bumiharjo, lanjut Tupon, terdapat dua dusun yang mendaftar TORA, yaitu Dusun Sugihwaras dan Dusun Wonoasih. Dari dua dusun tersebut, setidaknya ada kurang lebih 500 hektar lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat.

"Ada dua Dusun dalam TORA ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan perwakilan warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, datangi Rumah Pergerakan dan Jurnalistik, Kamis (22/9/2022). Di situ, mereka curhat tentang dugaan pungli program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) diwilayahnya.

Warga Bumiharjo menjelaskan, bahwa telah dimintai uang sebesar Rp100 ribu sebagai uang muka untuk mengikuti program TORA di Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore Banyuwangi. (*)