TIMES JATIM, BONDOWOSO – DPRD Kabupaten Bondowoso mengingatkan eksekutif soal misi strategis Paslon bupati dan wakil bupati terpilih Abd Hamid Wahid - As'ad Yahya Syafi'i agar jadi acuan rencana kerja pemerintah daerah. 

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Fraksi PKB, Sutriyono, saat kegiatan forum konsultasi publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2026, di ruang Kopi Robusta I, Jumat (6/2/2025). 

Saat menjadi narasumber di acara tersebut, Sutriyono menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD. 

Menurutnya, yang harus segera dipahami bersama adalah posisi daerah, pondasi kekuatan dan masalah yang dihadapi. 

Adapun masalah yang dialami Pemkab Bondowoso adalah persoalan jalan, irigasi, sampah, dan beberapa persoalan yang lain. 

“Dengan memahami posisi masalah saat ini dan dengan anggaran yang ada, maka harus direncanakan lebih baik,” kata dia saat dikonfirmasi. 

Dia juga menegaskan, agar rencana kerja pemerintah daerah ini menyesuaikan dengan misi strategis bupati Bondowoso terpilih yang sudah ditetapkan KPU. 

Salah satu diantara misi Paslon bupati Bondowoso terpilih Ra Hamid-Ra As’ad (Rahmad) adalah Rantas, yani infrastruktur jalan tuntas, serta Bondowoso menyala yakni jalanan terang merata sampai ke desa. 

“Banyak bidang-bidang yang lain misalnya pariwisata,” jelas pria yang juga Ketua Komisi III DPRD Bondowoso tersebut. 

Menurutnya, saat ini yang menjadi tantangan adalah pemerintah pusat membekukan transfer pusat sehingga tidak bisa digunakan. 

“Banyak program yang diefisiensi termasuk infrastruktur. Dana transfer ke daerah untuk MBG (makan bergizi gratis),” papar dia. 

DAU untuk infrastruktur, pekerjaan umum atau jalan di APBD 2025 pada November 2024 lalu masih ada, namun sekarang sudah tidak dianggarkan. “Bagaimana memperbaiki jalan rusak karena bencana,” imbuh dia. 

Oleh karena itu lanjut dia, jika hanya mengandalkan APBD maka pembangunan tidak mungkin tercapai karena kekuatan anggaran daerah lemah. 

Adapun solusinya kata Sutri, Pemkab harus betul-betul memilih kegiatan yang super prioritas. Apalagi ada komitmen menuntaskan persoalan jalan. 

“Kami percaya bupati terpilih punya banyak jaringan. Di opsi sumber pendanaan masih bisa dicari, seperti pikir anggota DPR Jatim dan DPR RI,” jelas dia. (*)