TIMES JATIM, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan SK Pelaksana Harian (Plh) bupati/wali kota kepada 16 pejabat di Gedung Negara Grahadi, Selasa (16/2/2021) malam. 

Penyerahan SK berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 131/163-178/011.2/2021 tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati dan Wali Kota. 

Di Jatim sendiri terdapat 17 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 17 Februari 2021. Di mana satu daerah saat ini dipimpin Penjabat (Pj) bupati yaitu Kabupaten Sidoarjo. 

Tercatat 12 sekretaris daerah dan 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini resmi menjabat sebagai Plh hingga saat proses pelantikan kepala daerah berlangsung sekitar akhir Februari nanti. 3 dari 4 OPD sebelumnya merupakan Pj Sekda. 

"Mereka akan melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, yakni tugas rutin pemerintahan, bukan mengambil kebijakan strategis," terang Emil. 

Sebab berdasarkan hasil Pilkada Serentak 2020, pelantikan pasangan kepala daerah terpilih tidak bisa dilakukan sesuai akhir masa jabatan (AMJ) pada 17 Februari 2021.

Ini dikarenakan dari 270 penyelenggara Pilkada, terdapat 132 daerah yang mengajukan gugatan sengketa perselisihan penghitungan suara atau PHP sebesar 48,9 persen atau hampir setengahnya. 

Di Jatim sendiri terdapat tiga daerah yang mengajukan gugatan PHP yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Lamongan. 

"Perkembangan terakhir, di antara daerah tersebut ada yang sudah memperoleh putusan MK. Dimana akan segera diterbitkan putusan KPU mengenai pemenang kontestasi Pilkada karena MK menolak gugatan tersebut," terang Emil. 

Dari perkembangan situasi tersebut, lanjut Emil, maka bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir sampai dengan 17 Februari 2021 akan dilaksanakan serentak nasional akhir Februari 2021. Sementara di Jatim terdapat 17 daerah yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 17 Februari 2021.

Dari 16 daerah terdapat penunjukan Plh bupati/wali kota yaitu Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Ngawi, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sumenep, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya. Satu daerah saat ini dipimpin Penjabat (Pj) Bupati yaitu Kabupaten Sidoarjo yang masa jabatannya masih berlaku hingga dilantiknya bupati definitif.

Sementara dua daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 yaitu Kabupaten Pacitan, masa jabatan bupati dan wakil bupati akan berakhir 4 April 2021. Dan Kabupaten Tuban berakhir tanggal 20 Juni 2021.

Ada beberapa hal penting terkait Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Februari 2021 Nomor 120/738/Otda Perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah. Dan sesuai hasil rapat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan para sekda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, yang dilaksanakan secara virtual pada 15 Februari 2021.

Pertama, sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2 undang-undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masa jabatannya berakhir. Maka gubernur akan menunjuk sekda kabupaten/kota sebagai Plh bupati/wali kota untuk mengisi kekosongan jabatan sampai dengan dilantiknya bupati/wali kota terpilih. 

"Gubernur Jatim telah menetapkan keputusan tentang penunjukan sekda kabupaten/kota sebagai Plh bupati/wali kota yang masa jabatannya habis besok pagi Rabu (17/2/2021)," tandas Emil. 

Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2021 besok agar dilakukan serah terima memori jabatan dari bupati/wali kota kepada Plh bupati/wali kota di ibukota kabupaten/kota.

"Tentunya dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Undangan maksimal 25 orang sebagaimana disampaikan Dirjen Otda Kemendagri," imbuh Emil. 

Setelah itu, tambah Emil, nantinya dilakukan pelantikan bupati-wakill bupati dan wali kota-wakil wali kota terpilih kurang lebih sekitar akhir Februari 2021.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Perpes 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota maka akan dilakukan serah terima jabatan kepala daerah. 

Sesuai hasil rapat dengan Dirjen Otda pada tanggal 15 Februari kemarin, serah terima jabatan dari Plh bupati/wali kota kepada bupati/wali kota definitif dilakukan pada rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur Jatim atau pejabat yang ditunjuk. 

"Agar tidak terjadi beda tafsir, tentang apa tugas Plh bupati/wali kota, kita merujuk pada pasal 65 ayat 5 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," tambahnya. 

Di antaranya disebutkan, kata Emil, bahwa apabila tidak ada kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Sesuai pasal 65 ayat 5 melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis. Dalam aspek keuangan, kelembagaan, personil dan aspek perizinan kebijakan strategis lainnya. 

Pada kesempatan tersebut, Emil juga berharap agar Plh dapat menjaga kondusifitas, bisa berkolaborasi, berseiring dengan Forkopimda di masing-masing kabupaten/kota sehingga penyelenggara pemerintahan tetap berjalan optimal. 

"Saat ini kita masih berada di tengah PPKM Mikro. Kalau menurut periodesasi adalah dari tanggal 9-22 Februari, kita belum mengetahui arahan dari pemerintahan pusat terkait kelanjutan," ujarnya. 

Emil turut mengimbau Plh dapat mensukseskan pelaksanaan PPKM Mikro dan juga PPKM yang dilanjutkan sesuai instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 dan Kepgub yang telah diterbitkan. Serta menurunkan angka kasus Covid-19.

Berikut nama-nama Plh di 16 kabupaten/kota tersebut : 

1. Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim sebagai Plh Bupati Jember

2. Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M Sekda Kab. Malang sebagai Plh Bupati Malang

3. Ir. Joko Irianto, M.Si Sekda Trenggalek sebagai Plh Kab.Trenggalek

4. Ir. H. Mujiono, M.Si Sekda Kab. Banyuwangi sebagai Plh Kab. Banyuwangi

5. Dr. Abimanyu Ponco Atmojo, I. MM sebelumnya Pj Sekda Gresik menjadi Plh Bupati Gresik

6. Ir. Hendro Gunawan, M.A Sekda Surabaya menjadi Plh Wali Kota Surabaya

7. Drs. H. Syaifullah, M.M Sekda Situbondo menjadi Plh Bupati Situbondo

8. Dr. Ir. Aris Mukiyono, MT, MM Kab Lamongan sebelumnya PJ Sekda Lamongan menjadi Plh Bupati Lamongan

9. Dede Sujana, S.Sos, M.Si Sekda Kab.Kediri menjadi Plh Bupati Kediri

10. Ir. Edy Rasiyadi, M.Si Sekda Sumenep menjadi Plh Bupati Sumenep

11. Drs. Hermansyah Permadi, M.Si sebelumnya PJ Sekda Kota Blitar menjadi Plh Wali Kota Blitar

12. Anom Surahno, SH, M.Si sebelumnya PJ Sekda Kota Pasuruan menjadi Plh Wali Kota Pasuruan

13. Drs. Mujianto sebelumnya PJ Sekda Kabupaten Blitar menjadi Plh Bupati Blitar

14. Dr. Drs. Agus Pramono, MM Sekda Kabupaten Ponorogo menjadi Plh Bupati Ponorogo

15. Drs. Mokh. Sodiq Triwidiyanto, M.Si Sekda Kabupaten Ngawi menjadi Plh Bupati Ngawi

16. Dr. Didik Chusnul Yakin, S.Sos, M.Si PJ Sekda Kabupaten Mojokerto menjadi Plh Bupati Mojokerto.(*)