TIMES JATIM, BANYUWANGI – Ir. As’ad M Nagib, Ketua Sekber LSM Macan Putih, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur, untuk ikut ‘Cawe-Cawe’ memastikan kelayakan kapal di pelabuhan ASDP Ketapang.

“Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir terulangnya tragedi kapal tenggelam seperti KMP Tunu Pratama Jaya,” katanya, Rabu (20/8/2025).

As’ad, panggilan akrabnya, memahami bahwa Pemkab Banyuwangi, tidak memiliki kewenangan mutlak dalam aktivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Namun menurutnya, yang harus digaris bawahi, lokasi pelabuhan ASDP Ketapang, berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, banyak warga Banyuwangi, yang bekerja baik di kapal maupun diarea pelabuhan.

Dan yang tak kalah penting, dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pada Rabu malam, 2 Juli 2025, terdapat banyak masyarakat Bumi Blambangan yang ikut menjadi korban. Dengan kata lain, ‘Cawe-Cawe’ Pemkab Banyuwangi, pada faktor keselamatan tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi warganya.

“Kami Sekber LSM Macan Putih juga menyarankan, kedepan perhatian akan kondisi kapal yang akan berlayar untuk benar-benar diperhatikan. Keselamatan penumpang, fasilitas kapal semua harus dipastikan berfungsi , pelayanan pembelian tiket diperketat, khususnya akan data-data penumpang,” bebernya.

Yang cukup vital, masih As’ad, adalah optimalisasi kinerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi (KSOP Tanjung Wangi). Mengingat lembaga dibawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan ini merupakan pemegang otoritas dalam penerbitan rekomendasi kapal layak berlayar atau tidak layak berlayar.

“Timbangan Watudodol juga harus jujur dalam menimbang. Dan untuk memastikan, ASDP Ketapang pun harus menimbang ulang kendaraan muatan berat, tujuannya agar kapal tidak mengalami over kapasitas muatan,” cetus As’ad.

“Kendaraan juga harus dilasing, jika perlu didepan timbangan dan aktivitas lasing, diberi CCTV yanga bisa diakses masyarakat luas sebagai bentuk keterbukaan dan iktikad baik ASDP Ketapang dalam memberi rasa aman pada masyarakat,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, pada Rabu malam, 2 Juli 2025, cukup menjadi perhatian masyarakat Banyuwangi. Maklum, pada insiden tersebut ada banyak warga Banyuwangi, yang ikut menjadi korban.

Sebagai upaya pendampingan, Sekber LSM Macan Putih, melayangkan surat permohonan hearing ke DPRD Banyuwangi. Dan pada, Selasa kemarin (19/8/2025), hearing digelar. Hasilnya, PT Raputra Jaya, selaku pemilik KMP Tunu Pratama Jaya, sepakat akan memberi santunan kepada para korban asal Banyuwangi. Baik korban yang terdaftar di manifest penumpang, maupun tidak. (*)