TIMES JATIM, JOMBANG – Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki fase krusial. Sejumlah kiai sepuh kembali menggelar forum silaturahim di Pondok Pesantren Tebuireng, Diwek, Jombang, Sabtu (6/12/2025), melanjutkan pertemuan serupa yang sebelumnya berlangsung di Pesantren Lirboyo, Kediri.

Pertemuan yang menjadi sorotan nasional ini membahas perkembangan mutakhir di tingkat kepemimpinan PBNU, terutama terkait kebijakan Syuriah dan keputusan yang menyasar Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Mewakili Syuriah PBNU, Prof. Dr. Mohammad Nuh hadir menyampaikan paparan resmi karena Rais A’am dan Wakil Rais A’am berhalangan menghadiri forum.

"Rais A’am sedang berada di Lasem mengikuti agenda keagamaan, sementara Wakil Rais A’am berada di Jakarta," jelas Prof. Nuh, menepis anggapan bahwa keduanya menghindari situasi panas di PBNU.

Prof M. Nuh menegaskan kembali prinsip dasar struktur NU: Syuriah adalah pemegang otoritas tertinggi. Karena itu, langkah Syuriah mengevaluasi dan kemudian memberhentikan Gus Yahya dianggap sebagai mekanisme organisasi yang sah.

"Semua jelas. Ada pelanggaran yang harus direspons. Tidak ada persoalan personal," tandas mantan Mendikbud itu.

Prof. Muhammad Nuh, perwakilan Rais Syuriah PBNU saat menghadiri pertemuan dengan sesepuh dan Mustasyar NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025). (FOTO: Rohmadi/TIMES Indonesia)

Menurutnya, keputusan Syuriah bersifat final dan menjadi dasar pelaksanaan rapat pleno pada 9 Desember 2025, yang salah satu agendanya adalah penunjukan Pj Ketua Umum PBNU.

Menanggapi rencana pleno tersebut, Gus Yahya memilih bersikap hati-hati. Ia menilai keputusan rapat harian Syuriah yang menonaktifkannya telah cacat prosedur karena tidak memberi dirinya ruang klarifikasi.

"Penghakiman tanpa memberi saya kesempatan menjelaskan adalah masalah pertama. Kedua, keputusan itu diambil di luar kewenangan," tegasnya.

Gus Yahya pun mempertanyakan legitimasi rapat pleno jika dijalankan tanpa memperbaiki keputusan sebelumnya.

"Kalau pleno tanggal 9 tetap berjalan, itu didasarkan apa? Jika merujuk keputusan Syuriah yang bermasalah, berarti seluruh proses berada di atas landasan yang keliru," tuturnya.

Terkait sikap yang akan diambil bila pleno tetap menunjuk Pj Ketum, ia menegaskan akan berkonsultasi dengan para ulama sepuh terlebih dahulu.

"Kami akan membicarakannya dengan para sesepuh," ujarnya.

Dinamika internal PBNU mendapat perhatian khusus dari para kiai sepuh. Dalam forum Tebuireng, juru bicara HM. Abdul Mu’id dari Lirboyo membacakan hasil kesimpulan yang disepakati bersama KH. Abdurrahman Kautsar (Ploso) dan KH. Imron Mutamakkin (Pasuruan). Salah satu poin terpenting ialah rekomendasi agar rapat pleno pada 9 Desember ditunda.

"Rapat Pleno untuk menetapkan Pj Ketum PBNU sebaiknya tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai aturan organisasi," tegas Abdul Mu’id.

Para kiai sepuh juga menilai keputusan pencopotan Gus Yahya sebelumnya mengandung kekeliruan administratif. Namun, mereka tak menutup mata terhadap adanya indikasi pelanggaran serius dalam pengambilan kebijakan oleh Ketua Umum yang perlu diklarifikasi secara resmi.

"Kami menekankan agar seluruh mekanisme musyawarah diselesaikan terlebih dahulu sebelum ada keputusan final," tambahnya.

Para ulama sepuh sepakat agar seluruh pihak menjaga persatuan warga NU di tengah memanasnya dinamika internal. Mereka menolak keterlibatan pihak luar demi menjaga martabat organisasi.

"NU adalah aset besar bangsa. Persoalan ini harus diselesaikan dalam ruang keluarga sendiri," ujar Abdul Mu’id. (*)