TIMES JATIM, MALANG – Pola penganggaran defisit kembali harus dilakukan Pemkab Malang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang tahun 2026 ini. Sementara, pemerintah telah memberi batasan maksimal defisit APBD 2026 hanya 2,5 persen.

Dalam postur APBD 2026 Kabupaten Malang, komposisinya tercatat alokasi anggaran yang sudah ditetapkan mencakup Pendapatan Daerah Rp 4,3 triliun, dan Belanja Daerah Rp 4,4 triliun.

"Dalam APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2026, mencakup Pendapatan Daerah Rp 4,3 triliun, dan Belanja Daerah Rp4,4 triliun. Jadi, masih ada selisih defisit sekitar 3 persen," singkat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Yetty Nurhayati, Kamis (8/1/2025).

Angka defisit APBD Kabupaten Malang tersebut melebihi ketentuan batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah. Dimana, seperti disampaikan Menteri Keuangan RI Purbaya, yang menetapkan batas maksimal defisit APBD 2026 sebesar 2,5% dari pendapatan daerah.

Ketentuan baru ini dibuat Menkeu Purbaya, menggantikan aturan sebelumnya yang mengatur batasan defisit dalam APBD berdasarkan kategori fiskal.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyatakan, ke depan Kabupaten Malang harus terus berupaya mencapai kemandirian fiskal. Terlebih, dua tahun tahun terakhir kebijakan keuangan di pemerintahan harus banyak dilakukan penyesuaian.

Dimana, menurutnya saat ini diterapkan kebijakan anggaran yang semakin ketat, karena banyak program wajib (mandatory) pemerintah yang juga harus dilaksanakan di daerah. (*)