TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui kerja sama dengan Bank BTN, tengah menyiapkan program rumah subsidi yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, yang menekankan pentingnya akurasi data penerima agar program mulia ini tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan para pejuang dakwah.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sulidaim, menegaskan bahwa program rumah subsidi ini merupakan bentuk apresiasi nyata pemerintah terhadap dedikasi guru ngaji dan dai yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pendidikan moral dan spiritual masyarakat. 

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh program rumah subsidi ini. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru ngaji dan dai yang sudah berkontribusi besar bagi masyarakat," ujar Sulidaim.

Menurut Sulidaim, keberadaan rumah yang layak adalah kebutuhan dasar yang akan sangat membantu para guru ngaji dan dai dalam menjalankan tugas mulia mereka tanpa terkendala masalah tempat tinggal. 

Program ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga diharapkan dapat memberikan ketenangan pikiran dan motivasi lebih bagi mereka untuk terus mengajar dan berdakwah. Dalam implementasinya, Politikus PKB ini menekankan pentingnya verifikasi data penerima agar program subsidi ini tidak salah sasaran. 

"Program ini harus benar-benar menyasar guru ngaji dan dai yang memang membutuhkan. Data penerima harus valid dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, agar manfaatnya optimal," tegasnya. 

Koordinasi antara Pemprov, Bank BTN, dan pihak terkait lainnya dianggap krusial untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel.

DPRD Jatim menyatakan kesiapannya untuk mengawal program ini dari sisi pengawasan, memastikan bahwa mekanisme penyaluran rumah subsidi berjalan sesuai aturan. Selain itu, mereka juga mendorong agar sosialisasi program dapat dilakukan secara masif dan merata, sehingga informasi bisa sampai kepada seluruh guru ngaji dan dai yang berhak di pelosok Jawa Timur. (*)