TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya terus berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, dengan menargetkan tidak adanya kasus stunting baru pada tahun 2027.

Komitmen ini diperkuat melalui penyelenggaraan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Termin 2 Tahun 2025 yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Jumat (5/12/2025).

Anna Fajriatin, Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya menegaskan bahwa masalah stunting adalah permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Menurutnya, sinergi antar Perangkat Daerah (PD), akademisi, camat, lurah hingga penyuluh keluarga berencana dan Tim Penggerak PKK diperlukan untuk mencegah stunting dari hulu ke hilir.

"Pemkot tidak mungkin sendiri untuk menyelesaikan kasus stunting. Kolaborasi dan masukan diperlukan untuk menyukseskan target utama tidak ada kasus baru di tahun 2027,” kata Anna.

Anna menjelaskan, target tidak ada kasus baru di 2027, artinya meski kasus stunting lama yang sudah ada perlu intervensi berkelanjutan, tetapi tidak ada penambahan kasus baru yang muncul.

“Artinya kalau memang ada penyakit bawaan dari 5 tahun sebelumnya tidak apa-apa, tetapi di tahun 2027 itu sudah tidak ada lagi penambahan kasus baru. Itu yang sering disampaikan oleh Wali Kota, Eri Cahyadi,” jelas Anna.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), Ida Widayati menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini bertujuan menyebarluaskan rekomendasi hasil pengkajian tim pakar AKS kepada PD, camat, lurah dan perugas puskesmas.

“Ada empat kelompok rentan yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting, antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, dan balita,” ungkap Ida.

Ida mengatakan, salah satu penyebab utama stunting yang trennya meningkat dalam lima tahun terakhir adalah pernikahan usia muda (di bawah usia 20 tahun). Oleh karena itu, pencegahan dilakukan melalui kelas calon pengantin (catin) dan pendampingan.

“Saat tes kesehatan cantin, ada beberapa kasus menujukan kondisi calon pengantin khususnya wanita mengalami anemia. Dari hasil tersebut kami memberikan rekomendasi agar tidak hamil dulu dan memberikan pendampingan. Ini salah satu pencegahan yang dilakukan,” ungkapnya.

Salah satu panelis dari audit AKS, Prof. Dr. Tri Sumarmi memaparkan usulan hasil temuan di lapangan kepada Pemkot Surabaya. Usulan tersebut adalah perlunya mengatasi masalah TBC pada orang tua dan calon pengantin sebagai salah satu faktor penyakit penyebab stunting.

“Ini harus diikuti dengan perbaikan lingkungan dan perilaku hidup bersih (PHBS) untuk memutus rantai penularan,” imbuhnya.

Selain itu, ungkap Prof Mamik biasa ia disapa, penanganan anemia berat yang ditemukan pada calon pengantin harus ditangani melalui program tepat sasaran dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

“Masalah bayi lahir prematur juga menjadi temuan yang perlu intervensi dalam pencegahan kasus baru pada stunting,” ujarnya.

Terakhir, Prof. Mamik juga memuji tren penurunan stunting di Surabaya yang dinilai sangat bagus. Hal ini mencerminkan keseriusan pimpinan kota dan kolaborasi seluruh komponen, termasuk perguruan tinggi seperti Universitas Airlangga (Unair).

“Penurunan stunting di Kota Pahlawan sudah sangat bagus. Saat ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyelesaikan kasus yang sudah ada dan mencegah munculnya kasus baru,” pungkasnya. (*)