TIMES JATIM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, meluncurkan Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta Pedoman Pengelolaan Unit Analisis Penumpang.

Kedua regulasi baru ini diperkenalkan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman dalam acara peresmian di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Yuldi menjelaskan, Sistem Kerja pada TPI merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 14 November 2025.

Aturan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperbarui tata kelola pemeriksaan keimigrasian agar lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Sistem kerja baru ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh prosedur dan aplikasi yang digunakan di TPI—mulai dari alur pemeriksaan, pengambilan keputusan, hingga pelaporan—ke dalam satu ekosistem digital terpadu. Dengan demikian, proses pemeriksaan di pintu masuk dan keluar Indonesia diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan aman.

Selain sistem kerja baru, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan Pedoman Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1041.GR.01.01 Tahun 2025 terkait pengelolaan Unit Analisis Penumpang. Pedoman ini memperkuat komitmen Imigrasi dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini potensi ancaman, memperketat pengawasan perlintasan, mengoptimalkan teknologi, serta menjamin perlindungan data pribadi.

Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra, menyebut kedua kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi BorderLink dengan slogan connecting the world, securing the border. Melalui interoperabilitas antar aplikasi, optimalisasi autogate, serta pengawasan kinerja petugas, BorderLink diharapkan menciptakan tata kelola perlintasan yang lebih modern dan akuntabel.

“BorderLink bukan hanya pembaruan teknologi, tetapi juga pembentukan budaya kerja baru bagi seluruh petugas di TPI,” ujar Suhendra.

Di akhir acara, Yuldi menegaskan pentingnya integritas sumber daya manusia dalam mendukung kebijakan digital ini. Menurutnya, teknologi mutakhir tidak akan memberi dampak maksimal tanpa petugas yang profesional dan beretika.

“Kami ingin memastikan setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, memudahkan layanan, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam mobilitas internasional dan investasi global,” kata Yuldi. (*)