TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Pendidikan Jatim meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 jenjang SMA/SMK/SLB.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, sasaran penerima adalah siswa SMA, SMK, dan SLB kelas X-XII dari keluarga kurang mampu desil 1 dan 2.

Anggaran yang diberikan untuk peserta didik masing-masing Rp1 juta. Total sasaran penerima bantuan tahun 2025 sebanyak 48.077 ribu peserta didik dengan total anggaran Rp48,077 miliar. 

"Masing-masing jumlah penerima tunjangan SMA sebanyak 11.362 ribu siswa, SMK 24.339 ribu siswa dan SLB 12.376 ribu siswa," ujarnya. 

Terkait penyaluran dana, Aries menambahkan, akan ditransfer melalui nomor virtual account pada masing-masing siswa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pemenuhan seragam, buku, alat tulis, sepatu, paket data untuk pembelajaran serta uang transportasi ke sekolah. 

Ada pula aturan tegas pembatalan bantuan dilakukan apabila peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, terlibat kriminal dan menikah di usia dini. 

"Program ini wujud hadirnya pemerintah provinsi Jatim untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang baik," tegas Aries. 

Sementara itu, Gubernur Khofifah menekankan bahwa bantuan biaya pendidikan bukan hanya soal transfer dana, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi Jawa Timur.

Program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, mencegah pernikahan usia anak, serta memastikan pemenuhan pendidikan wajib 12 tahun secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil.

"Sapaan dari Pemprov tolong  digunakan sebaik-baiknya karena uang ini uang amanah supaya anak-anak tidak putus sekolah," ujar Gubernur Khofifah saat Launching Program Bantuan Pendidikan Prasejahtera, Perkuat Akses Untuk Tekan Putus Sekolah dan Siapkan Generasi Emas di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Rabu (10/12/2025) malam.

Khofifah juga memberikan pesan khusus kepada para orang tua agar terus mendampingi dan memotivasi putra-putrinya. Sementara kepada siswa penerima bantuan, ia berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menata masa depan.

"Para orang tua dorong semangat putra putrinya supaya mereka membangun cita-cita untuk terus sekolah, kuliah dan sukses barokah dan mulia," pesan Khofifah. 

Khofifah berharap program ini benar-benar meringankan beban keluarga prasejahtera  hususnya di desil 1 dan 2 sehingga anak-anak dapat fokus belajar.

Ia menegaskan, bahwa keberhasilan program pendidikan membutuhkan sinergi seluruh pihak, sekolah, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.

"Saya mengajak seluruh elemen untuk bersinergi, sehingga program ini dapat berjalan tepat sasaran, transparan dan akuntabel," ajaknya.  

IPM Kategori Tinggi, Akses Pendidikan Merata 

Khofifah lebih lanjut mengatakan, bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi fokus utama program pembangunan di Jawa Timur.

Sebab, peningkatan kualitas pendidikan berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Khofifah menyebut IPM Jawa Timur tahun 2025 tercatat di angka 76,13 kategori tinggi. Meningkat 0,78 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,35 atau tumbuh 1,04%.

Capaian ini menempatkan IPM Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 75,90.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Jawa Timur mencapai 13,44 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 8,39 tahun pada tahun 2025. 

"Capaian ini hasil kerja keras bersama. Namun, untuk memastikan angka RLS dan HLS terus meningkat harus fokus pada tantangan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Timur," tuturnya. 

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD IV) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Paudah mengapresiasi komitmen dan keseriusan provinsi Jatim terhadap dunia pendidikan dengan memastikan anak usia sekolah berada di dalam sekolah melalui program bantuan biaya pendidikan. 

"Atas nama Kementerian Dalam Negeri kami mengucapkan apresiasi terutama program memberikan bantuan kepada peserta pendidikan agar bisa terus belajar," ungkapnya. 

Menurut Paudah, pemenuhan kebutuhan pendidikan di Jatim sangat baik sehingga tidak ada lagi orang yang tidak mendapatkan hak pendidikan.

Keberhasilan tidak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sehingga memiliki aksi agar anak tetap berada di satuan pendidikan. 

"Jatim satu-satunya  provinsi yang telah menyelesaikan dokumen rencana anak tidak sekolah. Apresiasi terhadap komitmen tinggi dari Provinsi Jatim khususnya dinas pendidikan dan ekosistem pendidikan lainnya sehingga pendidikan hak dasar seluruh warga bisa dilaksanakan di Jatim," katanya. 

Pada kesempatan yang sama, selain launching program, Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim Aries melakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada siswa/siswi Kelas X, XI dan XII dari sekolah negeri dan swasta senilai Rp1.000.000. 

Turut dilakukan penyerahan dokumen fasilitasi Kemendagri RI rencana aksi penyusunan penanganan anak tidak sekolah di Jawa Timur oleh Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah kepada Gubernur Khofifah. (*)