TIMES JATIM, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur menaruh perhatian serius terhadap performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anggota Pansus DPRD Jatim, H. Satib, membeberkan fakta mengecewakan terkait kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil evaluasi, banyak perusahaan daerah yang justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alih-alih menjadi mesin pendulang devisa.

"Kita melihat ada ketimpangan yang sangat nyata. Aset yang dikelola itu besar sekali, tapi setoran ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat kecil. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola maupun produktivitasnya," ujar Satib, Selasa (16/12/2025).

Satib menyoroti bahwa selama ini penyertaan modal yang dikucurkan dari uang rakyat belum berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang kembali ke masyarakat. Ia mengingatkan bahwa BUMD dibentuk bukan hanya untuk fungsi pelayanan, tetapi juga sebagai entitas bisnis yang wajib mengejar profit secara sehat.

Pansus DPRD Jatim kini tengah melakukan pendalaman intensif untuk membedah penyebab rendahnya kontribusi tersebut. Satib menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan langkah ekstrem jika performa BUMD tidak segera membaik.

"Jangan sampai BUMD ini terus-menerus 'menyusu' ke APBD tanpa memberikan hasil yang jelas. Kalau kinerjanya tetap memberatkan dan tidak ada progres, maka opsi penggabungan atau bahkan langkah evaluasi total manajemen harus berani diambil," imbuhnya.

Dari data yang dihimpun, hanya segelintir BUMD yang mampu menyetor deviden secara konsisten di atas target, sementara sisanya masih terjebak dalam masalah manajemen dan kurangnya inovasi bisnis. Satib mendesak Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas untuk lebih profesional dalam menempatkan jajaran direksi.

"Kita butuh figur yang punya jiwa korporasi kuat untuk mengelola aset daerah. Jangan sampai potensi besar ini hilang begitu saja karena dikelola dengan cara-cara yang birokratis dan tidak kompetitif," tutup Satib.

Evaluasi Pansus ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola BUMD Jatim agar di tahun anggaran mendatang, aset besar yang dimiliki benar-benar mampu menopang kemandirian fiskal Jawa Timur. (*)