TIMES JATIM, SURABAYA – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2027 didesak untuk menjadi dokumen perencanaan yang merefleksikan kebutuhan masyarakat di 38 kabupaten/kota. Desakan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam acara Kick Off

Dalam kesempatan tersebut, Deni Wicaksono menekankan dua poin krusial pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dan keharusan RKPD menjadi cerminan aspirasi publik.

Deni mendorong agar kegiatan kick-off ini menjadi fondasi awal untuk sinkronisasi kebijakan. Ia menilai kehadiran seluruh unsur perencana, termasuk Bappenas melalui daring, sangat penting.

“Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” ujar Deni.

Politisi yang berasal dari Dapil Ngawi, Pacitan, Trenggalek, Magetan, dan Ponorogo ini menegaskan bahwa dokumen RKPD tidak boleh sekadar bersifat teknokratis. Prosesnya wajib menyerap usulan dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” jelas anggota Fraksi PDIP tersebut.

RKPD 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sesuai amanat RPJMD Jatim 2025–2029, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum/penataan ruang, perumahan rakyat, serta perlindungan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi menjadi kunci utama.

“Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor. RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni.

Ia juga menambahkan pentingnya menerapkan pendekatan pembangunan berbasis alam dalam perencanaan RKPD 2027 untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana di Jawa Timur. (*)